Pemprov Sumbar Bakal Tata Kembali Flyover Bandara Internasional Minangkabau

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy mengungkapkan rencana pemerintah provinsi untuk melakukan penataan kembali kawasan flyover Bandara Internasional Minangkabau (BIM) agar lebih bersih, tertata, serta memberikan kesan yang lebih menarik saat memasuki wilayah Sumbar.

"Ketika keluar dari BIM, itu lah wajah awal Sumbar, first impression kita, terutama bagi orang yang datang melalui jalur penerbangan,”Kata Audy, kemarin.

Flyover yang berada di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tersebut kini terciderai oleh persoalan sampah yang dibuang sembarangan di sekitar flyover, serta baliho-baliho yang tidak tertata dengan rapi.

Kondisi ini tentunya memberikan kesan yang kurang baik. "Penataan ini tentu butuh kolaborasi, dari pemerintah provinsi, Pemkab. Padang Pariaman, Angkasa Pura juga stakeholder terkait lainnya," kata Audy.

Selain itu, dalam rangka penataan, ia juga mengarahkan agar ke depan dana CSR dari pihak Angkasa Pura, maupun perusahaan lainnya yang berhubungan dengan penerbangan serta berada disekitar flyover bandara itu diarahkan untuk penataan kawasan tersebut.

Sementara itu Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang menyampaikan dukungannya atas rencana penataan tersebut. Dengan ditata lebih bersih dan apik tentu akan menjadi nilai tambah bagi Kab. Padang Pariaman.

Sementara untuk permasalahan sampah yang menjadi perhatian pemerintah provinsi saat ini, ia menegaskan bahwa pembuangan sampah di sekitar flyover adalah illegal, dan berkomitmen untuk melakukan penertiban.

"Pembuangan sampah di Flyover itu jelas illegal, dan akan kita tertibkan, bila perlu akan diberikan punishment," tegasnya. Meski masih dalam tahap penjajakan, diketahui nantinya rencana perubahan wajah flyover yang sudah mendapat sambutan positif berbagai pihak tersebut.

Baca Juga: Daging Sapi Terjangkit Penyakit Mulut Kuku Masih Aman Dikonsumsi Asalkan ...

Hal ini akan ditindaklanjuti dengan penandatangan perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar, Pemkab. Padang Pariaman, Angkasa Pura II, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar sebagai bentuk komitmen terhadap rencana penataan.