Michelle Bachelet Desak China Tindakan Sewenang-wenang Terhadap Uighur

Kelompok hak asasi manusia di Uighur dan bagian lain dunia menyatakan "kekecewaan serius" mereka dengan hasil perjalanan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB ke China, yang mereka katakan sebagai "kesempatan propaganda bagi otoritas China untuk menutupi  atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan" dan genosida terhadap orang-orang Uighur.

Bahkan, menjelang kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet ke Xinjiang, kelompok hak asasi manusia ini telah mati-matian menuntut China untuk memberikan akses penuh dan tidak terbatas kepada PBB, sehingga organisasi dunia dapat berbicara langsung.  kepada etnis Muslim Uighur dan minoritas lainnya.

Jika tidak, kelompok hak asasi mengatakan kunjungan Michelle Bachelet dan rombongan akan digunakan sebagai kampanye dan berisiko memberikan legitimasi pada pembenaran Beijing untuk kampanye "kontra-terorisme", di mana sekitar 1,8 juta etnis minoritas telah ditahan di jaringan interniran.  kamp sejak 2017.

Pada konferensi pers di akhir perjalanan enam harinya ke China pada Sabtu (28/5), Bachelet mengatakan dia memang berada di China tetapi bukan untuk penyelidikan resmi atas situasi di Daerah Otonomi UighurXinjiang (XUAR), meskipun  dia mengaku telah "tidak diawasi".  .

Mantan Presiden Cile 2006-2010 ini merasa diawasi dalam perjalanannya mengakses sumber daya yang diatur PBB selama berada di negeri tirai bambu itu. Akses Bachelet selama di China dibatasi karena Beijing mengaturnya untuk bepergian dalam "lingkaran tertutup", yaitu dengan mengisolasi orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19, dan tidak melibatkan pers asing.

Meskipun demikian, Bachelet menambahkan bahwa dia telah mendesak China untuk menghindari "tindakan sewenang-wenang dan tanpa pandang bulu" dalam tindakan kerasnya terhadap XUAR, dan mengatakan para pejabat di wilayah tersebut telah meyakinkannya bahwa kamp-kamp interniran yang mereka sebut "pusat pelatihan kejuruan".  telah dibongkar.

Kepada media massa, Bachelet mengaku telah mendesak China untuk meninjau kembali kebijakan kontra-terorismenya agar sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

“Saya telah mengajukan pertanyaan dan kekhawatiran tentang penerapan tindakan kontraterorisme dan deradikalisasi yang diterapkan secara luas, terutama dampaknya terhadap hak-hak warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya," katanya dalam konferensi pers online, Sabtu (28/5/2022).