Kredit Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta kebijaksanaan dari pusat soal rencana penghapusan tenaga kerja kontrak (TKK)atau honorer yang akan berlaku pada 2023.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengakui selama ini tenaga honorer sangat membantu beban pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS). Oleh, karena itu jika honorer benar-benar dihapus, kinerja pemerintahan akan pincang.
Menurutnya, tenaga honorer dari kalangan milenial kadang memiliki kualitas di atas pegawai negeri. Apalagi hadirnya honorer juga merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran.
"Sekarang banyak millenial, mohon maaf, yang terkadang inovasi dan kemampuannya jika dibandingkan dengan yang sudah menjadi PNS, agak lebih karena saya merasakan sendiri," ucapnya.
Baca Juga: Pengamat Blak-blakan Soal Capres Pilihan Jokowi: Bisa Saja Anies Baswedan...
Terkait dengan tenaga honorer, Pemerintah Kota Bandung akan menganalisis beban kerja bagi 18 ribu pegawai non -ASN dilingkup pemkot. Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap apa pun hasil analisis nantinya tidak akan mengganggu pelayanan publik.
"Output keputusan yang dihasilkan oleh Pemkot Bandung harapannya tidak akan mengganggu pelayanan publik pada masyarakat. Maka dari itu kami akan kaji jumlah beban kerja para non-ASN ini terlebih dahulu," ucap Yana.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
