Kunjungannya ke Xinjiang Dinilai Miring, Bos HAM PBB Diminta Mundur Segera

Warta Ekonomi, Jenewa -

Kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet berbuntut panjang. Puluhan kelompok hak asasi manusia mendesak pengunduran diri kepala HAM PBB itu karena dia dituding ikut propaganda China di Xinjiang, rumah bagi etnis minoritas Muslim Uighur.

Dilansir Channel News Asia, Kamis (9/6/2022), kelompok HAM itu menuduh Bachelet menutupi kekejaman Beijing selama perjalanannya ke China bulan lalu.

Baca Juga: Amerika Curiga China Tipu Komisioner HAM PBB di Xinjiang karena...

Lebih dari 230 kelompok yang mengadvokasi hak-hak Uighur, Tibet, dan Hong Kong, menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan pengunduran diri Bachelet.

Para penandatangan yang mencakup sejumlah cabang nasional dan lokal dari kelompok yang sama, juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menahan diri mengusulkan masa jabatan kedua bagi Bachelet ketika mandatnya berakhir pada akhir Agustus 2022.

Bachelet telah menghadapi kritik luas karena tidak berbicara lebih keras terhadap pelanggaran di China selama perjalanannya di China.

Perjalanan itu membawanya ke Daerah Otonomi Xinjiang. Di lokasi itu, China diduga telah menahan lebih dari satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya seperti melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dan kerja paksa.

Amerika Serikat (AS) melabeli tindakan China di Xinjiang sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tuduhan tersebut telah dibantah keras. Beijing mengatakan, kebijakannya di kawasan itu diperlukan untuk meredam ekstremisme.

Pernyataan kelompok HAM itu mengatakan, Bachelet telah menyia-nyiakan kesempatan langka untuk mempromosikan akuntabilitas dan gagal mengatasi pelanggaran HAM otoritas China.

"Dia menutupi kekejaman HAM Pemerintah China," pernyataan kelompok HAM itu.

Bachelet juga dituduh melegitimasi upaya Beijing untuk menutupi kejahatannya dengan menggunakan pembingkaian kontra-terorisme palsu.

Mereka juga menilai Bachelet menyebut kamp-kamp penahanan di Xinjiang dengan istilah yang lebih disukai Pemerintah China, yakni pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan.

Secara khusus, mereka menyesalkan bahwa sejauh ini Bachelet gagal merilis laporan HAM di China, meskipun ada tuntutan yang meningkat agar laporan itu dipublikasikan.

"Penundaan berulang, tanpa akhir, dan tidak dapat dijelaskan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas kantornya untuk memenuhi mandatnya," kata pernyataan itu lagi.

Para penandatangan juga menuding Bachelet diam tentang krisis hak asasi manusia yang menyelimuti Tibet selama empat tahun menjabat, dan sangat meremehkan tindakan keras di Hong Kong.