Minimalisir Pencucian Uang, Lithuania Perketat Pengawasan Kripto

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam upayanya untuk memerangi risiko pencucian uang dan kemungkinan skema elit Rusia yang menghindari sanksi keuangan, negara Lithuania yang berpenduduk 2,8 juta itu berencana untuk memperketat pengawasannya atas kripto.

Melansir dari Cointelegraph, Jumat (10/06) seperti yang diumumkan Kementerian Keuangan setempat, berbagai kementerian pemerintah Lithuania menyetujui amandemen hukum untuk Anti Pencucian Uang (AML) dan melawan pendanaan terorisme di sektor kripto. Amandemen undang-undang saat ini jika kemudian disetujui oleh Seimas, badan legislatif Lituania akan memperketat pedoman untuk identifikasi pengguna dan melarang akun anonim.

Baca Juga: Laporan Deloitte: Tiga Perempat Penjual AS Akan Terima Pembayaran Kripto

Peraturan baru juga akan memperketat tuntutan untuk operator pertukaran mulai 1 Januari 2023, mereka akan diwajibkan untuk mendaftar sebagai badan perusahaan dengan modal nominal sebesar tidak kurang dari 125.000 euro. Manajemen senior perusahaan semacam itu harus menjadi penduduk tetap Lithuania.

Pengumuman tersebut membenarkan peraturan yang diperketat dengan percepatan pertumbuhan industri kripto dan risiko geopolitik tertentu:

"Regulasi yang lebih bernuansa dari pemasok layanan kripto juga penting mengingat kecenderungan peraturan internasional dan situasi geopolitik di kawasan ini ketika banyak negara Barat menjatuhkan sanksi keuangan dan lainnya pada Federasi Rusia dan Belarus."

Dalam komentar resminya, Menteri Keuangan Gintare Skaiste menjelaskan bahwa langkah-langkah di tingkat nasional diambil sesuai dengan peraturan pan-Eropa yang akan datang. Pengumuman tersebut menggarisbawahi kebangkitan cepat perusahaan kripto di negara itu setelah pengetatan peraturan di negara tetangga Estonia hanya ada delapan perusahaan kripto baru pada tahun 2020, sementara tahun 2021 melihat munculnya 188 entitas baru.

Estonia mengumumkan pembaruannya tentang undang-undang AML pada September 2021. Undang-undang yang diperbarui secara efektif melarang dompet perangkat lunak nonkustodial dan produk keuangan terdesentralisasi. Pada April 2022, Parlemen Eropa menyetujui paket peraturan AML yang dapat menempatkan persyaratan pengungkapan yang parah pada transaksi antara dompet nonkustodial dan pertukaran kripto di Uni Eropa.

Perwakilan dari Kementerian Keuangan menetapkan bahwa undang-undang baru tidak bermaksud untuk menutup pintu bagi perusahaan kripto internasional mana pun, melainkan, menekankan bahwa bisnis ini harus memiliki model bisnis yang baik dan mematuhi peraturan yang relevan:

"Persyaratan baru bagi perusahaan kripto untuk memiliki manajer senior yang akan menjadi penduduk tetap Lithuania berorientasi pada komunikasi yang lebih baik dengan lembaga pengawas dan memastikan koneksi ke pasar lokal."

Baca Juga: Doa Terus Mengalir Iringi Kepergian Eril, Istrinya Ridwan Kamil Tak Bisa Membendung Isi Hatinya

Seperti yang dijelaskan pembicara, rancangan undang-undang tersebut masih akan diadopsi oleh parlemen. Amandemen undang-undang tersebut diperkirakan akan mulai berlaku pada 1 November 2022. Sebagian besar ketentuan utama akan berlaku mulai 1 Januari 2023.