Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku telah menerima surat dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana audit perusahaan sawit
"Kami sudah menerima surat dari Pak Luhut," ujar Ateh dalam konferensi pers, Selasa (14/6/2022).
Baca Juga: Isu Jokowi 3 Periode Bangkit Lagi, Teddy Gusnaidi: Kekonyolan Politisi Miskin Literasi!
Adapun surat tersebut merupakan sebagai rencana audit perusahaan kelapa sawit untuk memastikan jika pemerintah telah memetakan perusahaan yang diduga tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Ateh menyebut saat ini BPKP sudah melakukan proses audit, namun masih berada dalam tahap awal atau dengan melakukan penelitian dan mencari data pendahuluan.
"Kalau audit ini kan kita ada penelitian dan pendahuluan dulu, kita gak ujug-ujug masuk ke perusahaan sawit," ujarnya.
Ateh mengatakan, sesuai surat yang diterimanya, proses audit akan dijalankan setidaknya dalam tiga bulan kedepan, meski begitu Ateh belum menaruh target kapan audit secara keseluruhan ini selesai.
"Ini baru penelitian dan pendahuluan, tiga bulan lagi baru ada. Dan ada kemungkinan juga diperpanjang (proses auditnya)," ungkapnya.
Lanjutnya, dalam tahap awal yang akan dilakukan adalah menjajaki data-data yang ada di pemerintahan seperti terkait izin yang ada di kementerian atau lembaga terkait.
"Yang kita periksa di awal itu apakah ada izinnya, benar gak itu izinnya. Kita tanya dulu pemerintah, kita tanya Kementerian Pertanian ada berapa izinnya, ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) berapa luas tanahnya, yang ini dulu," ujar Ateh.
Dengan data tersebut, Ateh mengaku baru bisa membuat kriteria untuk melaksanakan audit lebih lanjut.
Baca Juga: Waduh! Restoran Padang Bakal Disidak Gegara Rendang Babi, PDIP: Resep Jadi Pecundang di Mata Dunia
"Baru (melakukan audit) ke lapangan," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: