Ganjar Ogah Jadi Capres NasDem, Refly Harun: Semoga Bukan Gimmick, Selain PDIP Semua Harus Ditolak

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun meminta Ganjar Pranowo untuk konsisten menolak lamaran Capres dari partai lain, selain PDI Perjuangan.

Hal itu disampaikan untuk merespons pernyataan Ganjar yang enggan dicalonkan oleh partai NasDem, karena dirinya merupakan kader PDIP.

Refly Harun mengatakan bahwa Ganjar juga harus menolak jika diminta jadi Capres oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN.

Baca Juga: Haramkan Pilih Ganjar Dkk, Gus Nur Diskakmat Husin Shihab: Justru Orang Ini yang Perlu Diharamkan Jadi Ulama

"Mudah-mudahan tolak juga dong KIB kalau mau mencalonkan dirinya (Ganjar) tanpa PDIP," ujarnya dikutip dari YouTube Refly Harun, Kamis (16/6/2022).

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika Ganjar menerima lamaran KIB untuk maju di Pilpres mendatang tanpa melibatkan PDIP tentu ia tidak konsisten.

"Ganjar Pranowo tidak konsisten, penolakan terhadap NasDem hanya gimmick saja padahal kendaraan politik sudah disiapkan oleh KIB," ungkap Refly.

Refly juga meminta Ganjar agar menolak semua lamaran dari partai manapun, jika dirinya tidak dicalonkan oleh PDIP.

"Jika tidak diajukan oleh PDIP, Ganjar (harus) tolak. Itu baru politisi yang gentleman atau politisi yang jujur atau politisi yang berkata sebenarnya, bukan gimmick," tegasnya.

Sebelumnya Ganjar Pranowo menyatakan enggan diusung oleh Partai NasDem meskipun namanya banyak diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem di Rakernas yang saat ini berlangsung.

Ganjar tidak mempermasalahkan namanya banyak diusulkan dalam Rakernas NasDem sebagai Capres. Namun, ia menegaskan tetap akan setia dengan PDIP.

"Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya PDI Perjuangan," kata Ganjar di Sekolah Partai PDIP untuk hadiri acara Bimtek Kepala Daerah di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6).

Nama Ganjar menjadi yang paling banyak kedua diusulkan oleh DPW NasDem, setelah Anies Baswedan. Ia diusulkan oleh 29 DPW, hanya DPW Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan DKI Jakarta yang tidak mengusulkan namanya.