Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Terima LHP-LKPP 2021, Presiden Jokowi: WTP Bukan Jadi Tujuan Akhir Pemerintah

Terima LHP-LKPP 2021, Presiden Jokowi: WTP Bukan Jadi Tujuan Akhir Pemerintah Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021. Walaupun demikian Presiden menegaskan hal tersebut bukanlah menjadi tujuan akhir pemerintah pusat.

Dirinya menegaskan, yang terpenting ialah mampu memaksimalkan penggunaan uang rakyat untuk sebaik-baiknya. Dalam hal ini mampu dikelola dan dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga: Dukung Percepatan Pemerataan Ekonomi, LKPP Terus Dorong UMKM Terdigitalisasi

"Predikat WTP bukan jadi tujuan akhir. Tujuannya adalah bagaimana kita mampu gunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkan secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat merasakan manfaatnya," Jelas Presiden Jokowi dalam Youtube Sekretariat Negara, LIVE Penyampaian LHP LKPP Tahun 2021, Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (23/6/2022).

Presiden menyatakan, WTP yang diberikan merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat, yaitu Tahun 2021. Dalam hal ini, laporan keuangan pemerintah pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menjadi landasan pemerintah untuk terus melakukan perbaikan.

"Terutama untuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak kewajaran penyajian LKPP tahun 2021 sehingga dengan perbaikan-perbaikan, tata keola keuangan negara kita semakin baik lagi," kata Presiden.

Baca Juga: LKPP Dorong Capaian Target Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Selian itu, dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan kepada pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK untuk segera melakukan perbaikan.

"Mekanisme kerja sama selalu menjadi masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh BPK. Untuk itu, kita kerja sama untuk wujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan semakin efektif dan terpercaya," tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: