Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gak Heran Kebijakan Anies Baswedan Bikin Repot, PDIP: DPRD Tak Diajak Ngobrol, Gimana Masyarakat?

Gak Heran Kebijakan Anies Baswedan Bikin Repot, PDIP: DPRD Tak Diajak Ngobrol, Gimana Masyarakat? Kredit Foto: DPRD DKI Jakarta

Sebelumnya diberitakan, Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut berdampak pada data dokumen domisili warga Jakarta. Bahkan, sejumlah 5.637 pemilik KTP DKI jadi harus mengganti dokumen administrasinya karena hal ini.

Untuk mengatasinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta melakukan layanan jemput bola bagi warga terkena dampak perubahan nama jalan. Kebijakan ini dilakukan dengan membuka posko layanan penerbitan dokumen kependudukan baru serentak di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten administrasi.

Baca Juga: Jalan Mulus Buat Puan, "Jika Ganjar Membangkang, Sudah Pasti Langsung Digebuk PDIP"

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengatakan layanan ini dmulai pukul 09.00 sampai pukul 12.00 WIB. Selain itu juga dilakukan sosialisasi secara door to door untuk mengajak warga mendatangi posko layanan.

Kebijakan ini, kata Budi, dilakukan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang ingin mengubah alamat sesuai penamaan jalan yang baru.

“Masyarakat hanya perlu membawa dokumen (KTP, KK, KIA) lama untuk kami ganti dengan yang baru. Bagi masyarakat yang mempunyai kendala secara medis atau tidak mampu datang ke posko layanan, akan kami antarkan secara langsung ke rumahnya,” ujar Budi dalam keteranhan tertulis, Rabu (29/6/2022).

Sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 565 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama Jalan, Gedung dan Zona Dengan Nama Tokoh Betawi dan Jakarta, terdapat 22 nama jalan baru yang berasal dari tokoh Betawi.

Baca Juga: Gak Masuk Akal dan Dibuat-buat, Tak Disangka Langkah Anies Tutup Holywings Dapat Perlawanan Juga!

Akibat kebijakan ini, berubah pula kolom alamat di KTP, KIA dan Kartu Keluarga. Untuk itu, Dukcapil DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendukung ketersediaan blangko KTP-elektronik dan KIA.

Baca Juga: OJK Perluas Akses Keuangan Daerah Melalui TPAKD

Halaman:

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: