Pemulihan Ekonomi Terus Menguat dengan Didorong Turunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengklaim bahwa dengan upayanya dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, pemulihan ekonomi nasional akan terus menguat.

"Meningkatnya konsumsi dan investasi serta ekspor yang masih kuat diperkirakan dapat menopang pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang masih tetap terjaga di kisaran 4,9 persen sampai dengan 5,2 persen," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Banggar dengan Anggota DPR, Jumat (1/7/2022).

Baca Juga: Era Internet, Peluang Bisnis Ekonomi Digital Terbuka Lebar

Menurutnya, pertumbuhan inklusif akan memberikan dorongan kuat bagi perekonomian serta perlindungan bagi masyarakat miskin. Hal itu dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari 2022.

"Sebelumnya juga tingkat kemiskinan turun dari 10,2 persen di tahun 2020 menjadi 9,7 persen di tahun 2021," ujarnya.

International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih rendah 0,2 persen, menjadi 5,4 persen dari proyeksi IMF, dan 5,1 persen proyeksi World Bank. 

Sementara itu, Menkeu juga memperkirakan tingkat inflasi hingga akhir tahun 2022 akan mencapai di tingkat 4,5 persen. Hal itu dipengaruhi oleh lonjakan harga komoditas global akibat disrupsi rantai pasok global dan perang antara Rusia dan Ukraina. Namun, proyeksi ini masih lebih tinggi dari proyeksi pemerintah sebelumnya yang berada di kisaran 2 hingga 4 persen.

"Inflasi sedikit mengalami tekanan di semester II/2022 di kisaran 3,5 persen, inflasi keseluruhan tahun diperkirakan di 3,5 hingga 4,5 persen," ujarnya.

Baca Juga: Upayakan Perdamaian Rusia dan Ukraina, Jokowi Tak Seperti Hatersnya di Medsos, Cuma Bisa Caci Maki!

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa tekanan dari tingginya harga komoditas masih akan terus berlanjut di semester II/2022, sehingga berpotensi mendorong inflasi sedikit lebih tinggi dari batas atas sasaran. Namun demikian, peran dari APBN sebagai shock absorber diharapkan dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan terkendalinya laju inflasi.