Zulkifli Hasan Diduga Melakukan Kampanye saat Bagi Migor, Orang Demokrat: Sangat Disayangkan!

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjadi bahan "ledekan" karena dianggap melakukan kampanye untuk putrinya saat acara bagi-bagi minyak goreng. 

Mengenai hal ini, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar menyesalkan langkah yang dilakukan Zulhas. Dia menyebut tindakan Zulhas sebagai penyalahgunaan kekuasaan.

"Membagi-bagikan minyak goreng yang saat ini menjadi komoditi sensitif yang tengah ditangani Kemendag disertai ajakan untuk memilih puterinya pada Pilkada mendatang tentunya hal yang memalukan dan tidak patut bagi seorang pejabat negara apalagi Menteri Perdagangan, " kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa (12/7/22). 

"Ini sangat disayangkan. Publik membacanya sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena mendahulukan kepentingan pribadi di atas tugas," sambungnya. 

Kamhar menilai kegiatan yang dilakukan Zulhas serupa dengan apa yang dilakukan Jokowi terhadap anak dan menantunya. 

Baca Juga: Kasihan Juga Pembenci Anies Baswedan... Refly Harun Bongkar Kemampuan di Atas Rata-rata Anies Dibanding Gubernur Sebelumnya, Simak!

"Bedanya Pak Zulhas memakai tangannya sendiri sementara Pak Jokowi menggunakan tangan para pembantunya. Ini menjadi contoh buruk dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi oleh penguasa," ujar Sekjen BPP Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PSPI) itu. 

Oleh karena itu, kata Kamhar, Zulhas mestinya fokus mengatasi persoalan minyak goreng, bukan hanya pada harga dan ketersediaan migor, tapi juga harga tandan buah sawit yang anjlok sampai kurang dari Rp1000 per kilogram. Hal ini tentu sangat memukul petani sawit. 

"Menjadi ironi ketika harga minyak goreng dan minyak sawit dunia sedang tinggi namun petani malah merugi. Dibandingkan dengan petani sawit Malaysia harga TBS bisa 4 kali lipatnya, " ucap dia. 

Baca Juga: Habib Bahar Meledak-ledak Sampaikan Pertanyaan, Jawaban Refly Harun Nggak Main-main Sampai Bikin Ruang Sidang Bergemuruh: Habib Harusnya…

Kamhar meminta Ketum PAN itu untuk fokus memperbaiki kesalahan kebijakan Presiden Jokowi yang menghentikan ekspor beberapa waktu lalu sehingga berdampak pada sengsaranya petani sawit. 

"Semestinya bersuka malah menjadi berduka akibat kebijakan Pak Jokowi yang tak  tepat dan tak berdasar kajian yang memadai," tukas dia.