Proses Transisi Energi, Pemerintah Ingin Tetap Jaga Daya Beli Masyarakat

Namun, ia menegaskan PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak hanya bertugas menjalankan transisi energi. Di satu sisi, PLN juga mendapatkan tugas untuk bisa mengurangi kemiskinan dengan menjaga daya beli masyarakat.

"Jika dalam menjalankan proyek transisi ini bergantung pada anggaran pemerintah saja, maka tidak akan bisa berkelanjutan. Karena di sana ada anggaran untuk penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, hingga pendidikan untuk kelompok miskin yang juga sangat penting," ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk bisa menyukseskan langkah Indonesia dalam transisi energi.

“Kami membutuhkan kolaborasi kebijakan, teknologi, dan investasi karena transisi energi membutuhkan pendanaan yang besar. Dengan kerja sama ini, kami jadi sadar tidak menghadapi krisis ini sendiri," tutupnya.

Seperti diketahui, pemerintah sudah hadir bagi masyarakat dengan menggelontorkan subsidi untuk listrik sebesar Rp243,3 triliun dan kompensasi sebesar Rp94,17 triliun sejak 2017 hingga 2021. Pada tahun ini, pemerintah masih memberikan dukungan subsidi dan kompensasi kepada pelanggan sebesar Rp125 triliun, yang terdiri atas subsidi Rp62 triliun dan kompensasi Rp63 triliun.