Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Digitalisasi UMKM: Dorong Daya Saing UMKM Lokal di Pasar Global

Digitalisasi UMKM: Dorong Daya Saing UMKM Lokal di Pasar Global Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Persaingan global saat ini kian marak, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pun didorong untuk memanfaatkan teknologi digital guna memperluas pasar. UMKM Indonesia saat ini juga perlu mengembangkan pola pikir baru dalam pemanfaatan teknologi informasi dengan menjadikan usahanya digital sekaligus global.

Menurut data Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) sampai Bulan Mei 2022, total unit UMKM/IKM/Artisan yang telah onboarding mencapai 19,1 juta dan semakin dekat dengan target 30 juta UMKM digital di tahun 2023. Salah satu potensi UMKM dan produk unggulan di Indonesia adalah Provinsi Papua.

“Selain sumber daya alam yang melimpah, Papua juga kaya akan budaya dengan produk unggulan lokal yang khas. UMKM di Provinsi Papua bisa semakin maju dengan memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi digital yang telah dibangun pemerintah,” demikian ungkap Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemkominfo, Septriana Tangkary.

 Baca Juga: UMKM Beri Kontribusi Besar Bagi Ekonomi Nasional, Presiden Jokowi Minta Permudah NIB Bagi UMKM

Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini, turut mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui komitmen pemerintah untuk menggunakan produk lokal yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah 3, Kementerian Dalam Negeri, R Budiono Subambang, menyampaikan bahwa Kemendagri dan LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP yang mendorong pemerintah daerah untuk mewajibkan penggunaan produk dalam negeri, hingga mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari anggaran barang dan jasa untuk membeli produk koperasi dan UMKM.

“Pasar tersebut dapat ditembus dengan melakukan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Dengan adanya BBI ini telah mendorong aksi afirmasi positif untuk belanja produk dalam negeri,” tegas Budiono.

Dalam acara guna menyambut Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022 di Provinsi Papua pada bulan Juni – Agustus 2022 mendatang, turut hadir pula secara virtual Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sartin Hia. Sartin menyampaikan harapan kepada Kemkominfo selaku campaign manager untuk turut membantu dalam jaringan komunikasi sekaligus mempublikasikan semangat bangga buatan Indonesia di berbagai kanal informasi.

“Harpannya dengan adanya dukungan dari Kominfo, Gerakan BBI di Papua, dapat menjangkau sampai ke pelosok Papua,” pungkasnya.

Baca Juga: Mau Perkuat Usaha? Jokowi Ajak UMKM Lakukan Ini, Simak!

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Philip Gobang, menyambut dengan baik harapan tersebut dengan menjelaskan bahwa Kemenkominfo bersama stakeholder lain berkomitmen untuk memajukan UMKM Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan literasi digital.

“UMKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap PDB, maka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selama bulan Juni sampai Agustus 2022, Kemenkominfo ditunjuk menjadi campaign manager Gernas BBI di Provinsi Papua,” terang Philip.

Forum diskusi turut dihadiri oleh Synergy Project Leader Telkom, Kuncoro Wastuwibowo; Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Dedy Irianto; Vice President Government Affairs Lazada, Budi Primawan; serta Head of Government Relation DANA, Felix Sharief. Dukungan akan optimalisasi digitalisasi UMKM pun turut disampaikan oleh keempat sektor baik dari segi aplikasi, pembinaan, dan sumber daya manusia. Selain aplikasi, didukung juga dengan adanya pengikut di media sosial, sehingga komunikasi dan promosi bisa sangat mudah disampaikan kepada masyarakat 

“Pada Kementerian BUMN, kami diminta setiap BUMN yang memiliki penghasilan di atas 1 triliun, untuk menyiapkan tempat-tempat pembinaan, mulai dari pengembangan UMKM, Satgas Bencana, sampai Program PK/BL/KUR,” demikian ungkap Kuncoro. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: