Kredit Foto: BKKBN
Dalam kegiatan tersebut, Boni juga turut mengajak instansi pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam program Sekolah Siaga Kependudukan. Dia memaparkan, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi sekolah untuk berkontribusi dalam program tersebut.
Di antaranya, jelas Boni, memiliki tiga orang guru yang sudah mengikuti orientasi kependudukan, memiliki tiga dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran terkait kependudukan, dan melaksanakan dua kali pertemuannya koordinasi dan penguatan Sekolah Siaga Kependudukan.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia Belum Maksimal, BKKBN Gercep Lakukan...
Bagi sekolah yang sudah terdaftar, Boni mengharapkan adanya pengembangan inovasi melalui kegiatan, penguatan, dan pengembangan di internal dan eksternal guru dalam sekolah tersebut.
Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa sekolah yang terpilih dalam program tersebut mesti menyediakan ruang konseling yang dinamai Pojok Kependudukan yang dihadirkan sebagai pusat informasi siswa dan media konsultasi isu-isu kependudukan.
"Terakhir kegiatan kesiswaan soal kependudukan. Kalau dimungkinkan semua bisa dimasukan unsur mau di OSIS, rohani keagamaan, PMR, Paskibra bisa dimasukan isu kependudukan. Jadi tidak hanya di kelas, tapi di luar kelas juga masuk dalam isu kependudukan," imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum
