Indonesia Harus Siapkan Langkah Transisi Energi

Aksi mitigasi iklim dengan mendorong pemanfaatan energi terbarukan telah membuat banyak negara yang semula membiayai proyek PLTU batu bara mengalihkan investasinya ke energi terbarukan.  

Analis Center for Research on Energy and Clean Air Isabella Suarez mengatakan transformasi ini akan memberikan implikasi dan tantangan yang perlu disiasati oleh negara tujuan investasi energi fosil di kawasan Asia Tenggara.

"China, Jepang, dan Korea Selatan merupakan tiga negara terbesar yang membiayai proyek energi fosil di Asia Tenggara. Sebanyak 123 GW pembangkit batu bara yang beroperasi di luar China mendapat dukungan finansial ataupun dukungan Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dari China," ujar Isabella dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (2/8/2022).

Baca Juga: Perlu Adanya Kerja Sama Negara ASEAN untuk Capai Target Bauran EBT

Isabella menyebutkan, proyek energi fosil tersebut sebagian besar dibangun dalam dua dekade terakhir. Pada September 2021, Presiden Xi Jinping menjanjikan untuk mendukung negara berkembang yang akan bertransisi energi ke energi terbarukan.

Ia juga menyatakan bahwa China tidak akan membiayai lagi pembangunan PLTU batu bara baru di luar negeri. Sejak janji ini dikumandangkan sebanyak 12,8 GW batu bara yang semula direncanakan akan dibangun, dibatalkan.

Tidak hanya itu, beberapa perusahaan dan institusi keuangan dalam negeri China juga menghentikan pembiayaan untuk proyek batubara seperti Bank of China (BOC) yang berhenti membiayai proyek pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di luar negeri. 

"Kecuali untuk proyek-proyek yang telah menandatangani perjanjian pinjaman, atau Tsingshan Holding Group, pemain utama di kawasan industri luar negeri, terutama di industri baja, mengumumkan tidak akan membangun PLTU batu bara baru di luar negeri," ujarnya.

Isabella mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya pernyataan Presiden Xi ini dituangkan pada kebijakan dalam negeri China. Tidak hanya itu, berkembang pula wacana untuk mengembangkan secara bersama implementasi pembangunan hijau dalam kerangka Belt and Road Initiatives.

Menurut Isabella, hal yang perlu China lakukan untuk memastikan janjinya terlaksana adalah menentukan jangka waktu dan target pencapaiannya. Di sisi lain, negara yang selama ini mendapat pembiayaan proyek energi fosil perlu memulai untuk melakukan pembatalan pembangunan PLTU batu bara.

"Selain itu perlu pula mengarahkan pembiayaan internasional ke energi terbarukan yang lebih hijau dan infrastruktur dan efisiensi jaringan, serta mengimplementasi pembangunan hijau dalam Belt and Road Initiatives," tutupnya.