Media Beijing: Negara-negara Asia Tenggara Soroti Kunjungan Nancy Pelosi

Kunjungan "sembrono" Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke pulau Taiwan pada Selasa (2/8/2022) tidak hanya meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, tetapi juga membuat negara-negara Asia Tenggara gelisah karena beberapa negara kawasan menyatakan keprihatinan tepat setelah kedatangannya.

Para ahli percaya "perjalanan masalah dan provokasi" Pelosi akan membuat negara-negara terkait lebih waspada terhadap campur tangan asing, dan membuka mata mereka lebih lebar untuk melihat siapa penyabot terbesar stabilitas regional.

Baca Juga: Pelosi: Mana Bisa China Larang Pejabat Dunia Kunjungi Taiwan

Para menteri luar negeri Asia Tenggara akan mencari cara untuk membantu menenangkan ketegangan yang meningkat di Taiwan pada pembicaraan regional pada hari Rabu (3/8/2022), setelah Pelosi tiba di pulau itu, AFP melaporkan.

Dikatakan bahwa Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Kung Phoak, Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri Kamboja, mengatakan pertemuan itu akan berusaha untuk menenangkan perairan.

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa para menteri akan mencoba menemukan cara blok itu dapat membantu "sehingga situasi di Taiwan akan stabil, bahwa itu tidak akan mengarah pada konflik dan tidak akan meningkatkan panas politik di antara semua pihak terkait."

Berbicara kepada wartawan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Kamboja pada hari Rabu (3/8/2022), Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan bahwa kunjungan Pelosi adalah "lelucon" lengkap dan mereka yang bermain api tidak akan berakhir dengan baik, dan siapa yang menyinggung China akan dihukum.

AS berkonspirasi untuk melanggar kedaulatan China di bawah panji "demokrasi," dan pemimpin regional Taiwan Tsai Ing-wen berkolusi dengan AS, berjalan kembali pada kepentingan nasional, kata Wang, dilansir Global Times.

Dia mencatat bahwa semua tindakan yang mencoba memutar waktu kembali tidak akan mengubah konsensus internasional tentang prinsip satu-China, dan tidak akan mengubah tren bahwa Taiwan pada akhirnya akan kembali ke pelukan ibu pertiwi.

Pemerintah Laos dengan tegas mendukung prinsip satu-China dan penyebab reunifikasi nasional China, dan menentang segala upaya untuk menciptakan "dua China" atau "satu China, satu Taiwan." Laos khawatir bahwa tindakan provokatif yang relevan dapat memicu ketegangan regional, kata Kementerian Luar Negeri Laos pada Rabu.

“Vietnam berharap semua pihak terkait menahan diri, tidak meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, berkontribusi positif pada pemeliharaan perdamaian dan stabilitas, serta memperkuat kerja sama dan pembangunan di kawasan dan dunia,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Le Thi Thu Hang mengatakan pada Rabu.

"Penting bagi AS dan China untuk memastikan komunikasi yang berkelanjutan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan eskalasi ketegangan lebih lanjut," Duta Besar Ma. Teresita Daza, juru bicara Departemen Luar Negeri Filipina, mengatakan dalam pesan WhatsApp kepada media pada Selasa (2/8/2022), Philippine Star melaporkan.

Baca Juga: Hormati One China Policy, Indonesia Merespons Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan

Kunjungan Pelosi telah mendorong negara-negara ASEAN ke dalam situasi genting di mana mereka merasakan meningkatnya campur tangan asing dan ancaman terhadap stabilitas regional.

Ini adalah sesuatu yang berusaha dihindari oleh negara-negara tersebut, dan ini menantang perdamaian dan pembangunan yang telah lama mereka hargai, Tang Qifang, seorang rekan peneliti di Institut Studi Internasional China, mengatakan kepada Global Times.

Tang mengharapkan negara-negara ASEAN untuk menekankan sikap bersatu mereka selama pertemuan ASEAN dan mendorong stabilitas regional. Memburuknya hubungan China-AS menimbulkan ancaman besar bagi negara-negara kecil.

Chen Xiangmiao, asisten peneliti di Institut Nasional untuk Studi Laut China Selatan, mengatakan bahwa tidak ada keraguan bahwa berpegang teguh pada prinsip satu-China dan menghindari meningkatnya konflik China-AS merupakan konsensus di dalam blok ASEAN.

"Alasan mengapa tidak setiap negara dari blok itu angkat bicara adalah karena beberapa takut memperparah AS. Lagi pula, pemerintah AS telah menggambarkan kunjungan Pelosi sebagai pilihan pribadinya," kata Chen.

Dia mencatat bahwa kunjungan Pelosi dan masalah yang dihadapinya telah datang setelah itu membuat negara-negara itu lebih jelas tentang siapa yang merupakan penyabot terbesar stabilitas regional.

Setelah memikul pukulan COVID-19 dan krisis Ukraina, negara-negara kawasan mendambakan stabilitas lebih dari apa pun, dan negara mana pun yang mencoba memicu konflik di kawasan ini akan menjadi persona non grata, menurut Chen.

Acara minggu ini adalah pertemuan langsung pertama para menteri luar negeri dari negara-negara ASEAN setelah dua tahun absen karena pandemi COVID-19, lapor Straits Times.

Dikatakan bahwa para menteri luar negeri ASEAN juga akan bertemu rekan-rekan mereka dari 11 mitra dialog utama minggu ini --Australia, Kanada, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengumumkan bahwa Wang Yi tidak memiliki rencana untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken meskipun keduanya menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-55 dan pertemuan terkait di Kamboja, sebuah keputusan yang dilihat oleh para ahli sebagai sinyal yang mencerminkan keparahan kunjungan, serta kemarahan China terhadap provokasi AS.

Karena keengganan negara-negara ASEAN untuk melihat konflik yang meningkat antara Beijing dan Washington, Chen mengatakan bahwa negara-negara tersebut dapat berfungsi sebagai "penengah" untuk meredakan ketegangan, karena blok ini selalu menjunjung tinggi tujuan "tidak memihak" dan sikap netral yang memberinya sikap yang sah untuk membujuk Washington agar tidak menambahkan bahan bakar ke api.

Juga blok ini dapat menyediakan banyak platform bagi kekuatan besar untuk bernegosiasi, kata Chen, mengutip penyelenggaraan pertemuan G20 di Indonesia pada paruh kedua tahun ini, dan pertemuan APEC di Thailand.