Hormati One China Policy, Indonesia Merespons Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan pada Rabu (3/8/2022) menjadi magnet bagi banyak negara. Sejumlah respons yang dilayangkan itu mayoritas bernada menolak.

Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menyatakan bahwa sangat prihatin dengan situasi di negara pulau tersebut. Alasannya, tajamnya rivalitas antara dua kekuatan besar dunia, yaitu AS dan China merupakan suatu situasi yang tidak diinginkan.

Baca Juga: Merespons Kunjungan Nancy Pelosi, Pakar Kebijakan Publik: Pintu Perang Dunia III Makin Dekat

Konflik terbuka antara Washington dan Beijing berpotensi terjadi jika permasalahan tidak dapat dikelola dengan baik. Terlebih, kehadiran Pelosi telah membuat Tentara Pembebasan Rakyat China menggelar manuver militer di sekitar Taiwan.

"Jika tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menciptakan potensi konflik terbuka," kata juru bicara Kemlu Teuku Faizasyah, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Warta Ekonomi, Rabu (3/8/2022).

Latihan itu akan mencakup tembakan langsung dan uji peluncuran rudal konvensional, menurut kantor berita pemerintah China, Xinhua.

Setidaknya setengah dari enam wilayah di mana latihan tersebut direncanakan akan dilakukan tampaknya melanggar perairan Taiwan, menurut Arthur Zhin-Sheng Wang, seorang ahli studi pertahanan di Universitas Polisi Pusat Taiwan.

Selat Taiwan akan semakin mendidih situasinya jika konflik terbuka terjadi. Pada gilirannya keadaan tersebut pasti mengganggu stabilitas dan perdamaian yang telah ada.

Kemlu mengatakan, Indonesia mendorong semua pihak untuk melakukan langkah-langkah nyata. Salah satunya adalah bertujuan mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.

"Dunia memerlukan kearifan dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas dapat terjaga," tambah keterangan tersebut.

Yang perlu ditegaskan adalah, kata Faizasyah, Indonesia tetap menganut kebijakan "One China Policy". Ini adalah kebijakan "mengakui bahwa semua orang China di kedua sisi Selat Taiwan mempertahankan hanya ada satu China dan bahwa Taiwan adalah bagian dari China sehingga tidak dapat menentang posisi itu."