Dana bantuan kemanusiaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) dinilai masih minim.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan bahwa hal itu terbukti Pemdaprov Jabar tidak mampu memenuhi permintaan seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
Baca Juga: Dihadiri Ridwan Kamil dan Gus Miftah, Ribuan Siswa Jabar Ikuti Ceramah Kebangsaan
"Ini semua tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena keterbatasan dana," kata Uu kepada wartawan usai membuka pelatihan Jurnalis Tanggap Bencana di Kabupaten Garut, Kamis (11/8/2022).
Meski demikian, Pemdaprov Jabar masih tetap memprioritaskan dana bantuan untuk bencana alam. Pasalnya, wilayah Jawa Barat menjadi daerah yang dilalui ring of fire di Indonesia sehingga potensi bencana relatif tinggi seperti gempa bumi, banjir, dan longsor. Untuk itu, Jabar memiliki program tangguh bencana.
"Kami sulit untuk bisa tanggap Darurat karena harus ada permohonan sebelum anggaran ditetapkan. Jika masalah bencana mungkin bisa digunakan, tapi jika dibantu dalam hal lain dalam kemiskinan, pendidikan itu sangat sulit," jelasnya.
Uu menyebutkan, salah satu upaya Pemdaprov Jabar dalam tanggap bencana adalah dengan membentuk Jabar Quick Response (JQR). "Ini merupakan ide Pak Gubernur sebagai salah satu jawaban terhadap respons masyarakat yang ingin dibantu oleh kami," imbuhnya.
Wagub Jabar pun mengakui jumlah pengaduan masyarakat terbilang tinggi sehingga belum bisa memenuhi seluruh keluhan masyarakat.
"Jangankan dikabulkan, dijawab pun sulit. Maka, saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta maaf seandainya masih ada masyarakat yang belum terpenuhi," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: