PDB Nasional Tumbuh Lampaui Ekspektasi, Menkeu Sri Mulyani Beberkan Penyebabnya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tumbuh melampaui ekspektasi pasar. Di tengah dinamika perekonomian global, kinerja pemulihan terus berlanjut dan semakin menguat di triwulan II-2022.

Ia mengungkapkan bahwa konsumsi masyarakat mengalami kenaikan atau pertumbuhan sebesar 5,5 persen. Hal ini merupakan pertumbuhan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020-2021 dan kuartal I-2022. Sebelumnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami pukulan yang luar biasa akibat pandemi.

Baca Juga: Sri Mulyani: APBN Tak Bisa Angkat Seluruh Beban Ekonomi, Butuh Kerja Sama Seluruh Masyarakat

"Jadi, konsumsi rumah tangga kuartal I-2022 tumbuh 4,3% itu adalah sesuatu yang positif. Namun, di kuartal II-2022 meningkat lebih kuat lagi pemulihannya, yaitu di 5,5%," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Agustus 2022, Kamis (11/8/2022).

Menurutnya, Konsumsi masyarakat meningkat pesat karena pandemi Covid-19 telah terkendali, mobilitas masyarakat meningkat, dan adanya aktivitas masyarakat di bulan Ramadan dan hari raya Idulfitri.

Sementara itu, ia melanjutkan, konsumsi pemerintah masih relatif terkontraksi di kuartal II-2022, seiring dengan menurunnya belanja penanganan pandemi.

Baca Juga: Sri Mulyani: Negara Selalu Hadir dalam Memperkuat UMKM Indonesia

"Pada tahun 2021, saat pukulan delta, Pemerintah memang meningkatkan belanjanya luar biasa. Jadi kalau kita lihat kuartal I-2021 konsumsi pemerintah melonjak hingga 8,1%. Waktu itu, selain kita melakukan tambahan untuk vaksinasi, kita juga memberikan tambahan melalui bansos yang diperkuat," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan dengan pandemi Covid-19 yang saat ini sudah relatif bisa dikelola, beberapa program bansos telah dilakukan koreksi. Namun, pemerintah sebetulnya tetap meningkatkan beberapa program untuk melindungi masyarakat, bukan lagi untuk pandemi, melainkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan kenaikan harga, seperti halnya kasus minyak goreng.