Sri Mulyani: Negara Selalu Hadir dalam Memperkuat UMKM Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa negara selalu hadir untuk memperkuat UMKM Indonesia.

"Pertama, dari sisi perpajakan, UMKM itu diberi pemihakan. Dari mulai mereka diberikan pembebasan pajak sampai Rp4,5 miliar omzetnya tidak perlu membayar pajak, hingga pajak final yang sangat kecil," kata Sri Mulyani dalam acara The 1st International Conference on Women and Sharia Community Empowerment, Kamis (11/8/2022).

Baca Juga: Sri Mulyani: RAPBN 2023 Akan Dirancang Kebal Guncangan dan Gejolak

Selanjutnya, yang kedua, Pajak dan Bea Cukai tidak hanya memungut penerimaan negara. Kedua instansi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di seluruh kanwilnya memiliki pusat untuk memberdayakan UMKM.

"Kalau di Bea Cukai itu adalah Bisnis Center di dalam pemberdayaan UMKM yang akan melakukan ekspor ke luar negeri. Kalau di Pajak ada bisnis center yang tujuannya untuk menciptakan literasi dan pemahaman di dalam mengelola keuangan dari perusahaan meskipun pada taraf yang masih sangat kecil," imbuhnya.

Sementara itu, ia juga menyampaikan, banyak sekali program untuk UMKM dari sisi belanja negara, mulai dari Koperasi hingga Kementerian/Lembaga membelanjakan anggaran dari APBN untuk memperkuat UMKM.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta langsung kepada Menkeu untuk betul-betul memperhatikan apa yang disebut dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yaitu produksi komponen dari dalam negerinya dan terutama dari UMKM yang sangat besar.

Sri Mulyani menyampaikan, belanja Negara untuk pusat tahun 2022 mencapai lebih dari Rp900 triliun, sementara yang ke daerah lebih dari hampir Rp800 triliun. 

"Itu semuanya berpotensi—sesudah dikurangi pembayaran gaji—untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai kegiatan procurement untuk usaha kecil menengah. Di dalam mekanisme procurement ini juga termasuk, yaitu memberdayakan UMKM melalui sistem procurement yang berbasis platform, sehingga dalam hal ini para pengusaha tidak perlu harus berinteraksi secara fisik," ujarnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembiayaan untuk UMKM tidak hanya dari Kementerian Koperasi UMKM saja, tetapi juga banyak sekali kontribusi dari Kementerian/Lembaga terkait. "Bahkan kalau kita lihat transfer Pemerintah ke Pemerintah Daerah melalui anggaran APBN, yang tadi saya sebutkan angkanya mendekati Rp800 triliun itu juga ada anggaran untuk memberdayakan UMKM," lanjutnya.

"Itulah yang saya sebutkan kehadiran negara di dalam pemberdayaan UMKM," ujar Sri Mulyani.