Pemimpin Taliban Bilang Keterlibatan Asing akan Sejalan dengan Hukum Syariah

Warta Ekonomi, Kabul -

Taliban akan berurusan dengan komunitas internasional sesuai dengan hukum syariah, kata pemimpin tertinggi kelompok Islam garis keras itu, menurut salinan pidatonya yang dibagikan oleh kementerian informasi pada hari Jumat.

Namun untuk diakui secara resmi sebagai pemerintah oleh modal asing mana pun, kelompok tersebut berjuang dengan krisis ekonomi yang parah karena penegakan sanksi internasional yang ketat dan penghentian bantuan pembangunan.

Baca Juga: Setahun Taliban Berkuasa, Apa Kabar 4 Janji yang Diumbar-umbar ke Rakyat Afghanistan?

Banyak pemerintah, termasuk Washington, telah menekan Taliban untuk melonggarkan pembatasannya terhadap perempuan dan membuka sekolah untuk anak perempuan usia sekolah menengah.

Sekitar 3.000 pemimpin suku, pejabat dan ulama berkumpul di kota selatan Kandahar, di mana pemimpin spiritual tertinggi kelompok itu Haibatullah Akhundzada bermarkas, pada hari Kamis, menurut kantor berita pemerintah Bakhtar. Itu adalah pertemuan kedua sejak kelompok itu mengambil alih kekuasaan sekitar setahun yang lalu.

"Pertemuan ini diadakan untuk memikirkan tentang kebebasan yang kita terima dengan berkah Allah, yang kita capai dari darah mujahidin (pejuang) kita," katanya dalam pidatonya.

"Kami akan berurusan dengan komunitas internasional sesuai Syariah Islam ... jika Syariah tidak mengizinkannya, kami tidak akan berurusan dengan negara lain mana pun," kata Akhundzada.

Pembicaraan dengan diplomat AS terus berlanjut, khususnya tentang bagaimana menghidupkan kembali sektor perbankan negara yang macet dan kemungkinan pelepasan aset bank sentral yang dibekukan yang disimpan di luar negeri. Tetapi para pejabat telah memperingatkan bahwa banyak rintangan tetap ada untuk kemajuan apa pun.

Dalam eskalasi ketegangan, Amerika Serikat bulan lalu melakukan serangan pesawat tak berawak di Kabul tengah untuk membunuh pemimpin Al Qaeda Ayman al-Zawahiri dan menuduh Taliban melanggar kesepakatan di antara mereka dengan melindungi Zawahiri.

Pertemuan Kamis mengeluarkan beberapa resolusi, menurut kantor berita Bakhtar, termasuk satu yang mengutuk serangan pesawat tak berawak dan yang lain mengatakan negara tetangga mana pun yang mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk serangan itu terlibat.

Amerika Serikat biasanya perlu mendapat izin dari negara-negara tetangga untuk mengakses Afghanistan yang terkurung daratan melalui udara.

Para pejabat belum mengungkapkan jalur perjalanan drone tersebut. Pakistan, yang berbatasan dengan Afghanistan, mengatakan wilayah udaranya tidak digunakan untuk serangan itu.