Kredit Foto: Kemendagri
Diketahui, permasalahan realisasi APBD terjadi akibat keterlambatan lelang pengadaan barang dan jasa, serta adanya penundaan administrasi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, Fatoni menyarankan agar Pemkot Cilegon dapat melakukan lelang dini. Sementara untuk administrasi pertanggungjawaban agar tetap disesuaikan dengan termin pembayaran. Langkah tersebut perlu dilakukan agar realisasi anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.
Selain upaya tersebut, Pemkot Cilegon juga diminta membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur. Jika dalam penerapannya terdapat kendala dan keraguan, Pemkot Cilegon dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tim Kemendagri.
Baca Juga: Kemendagri Minta Pemda Konsisten dalam Penganggaran APBD
"Segera penuhi komitmen target realisasi belanja sampai dengan akhir bulan Agustus sekurang-kurangnya 51%," tegas Fatoni
Dalam kesempatan tersebut, dirinya berpesan agar Pemkot Cilegon dapat meningkatkan realisasi anggaran lebih maksimal. Sebab, upaya itu bakal memengaruhi percepatan realisasi anggaran pada triwulan ke-4 lebih optimal.
"Perubahan APBD dipercepat dan saat melaksanakan (realisasi APBD) jangan cuma uangnya habis (diserap), tapi output-nya juga harus diperhatikan," tegas Fatoni.
Baca Juga: Wagub Ariza Tegaskan Revitalisasi Kampung Gembrong Tidak Gunakan Dana APBD
Di sisi lain, Fatoni menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu pengendalian inflasi di daerah. Hal itu sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
"Jangan lupa (penganggaran) untuk pengendalian inflasi di daerah. Bapak Presiden dan Bapak Menteri (Mendagri) sudah mengingatkan terus lho. (Penganggarannya) Bisa menggunakan BTT dan bisa digunakan juga buat Bansos," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas
