Kontribusi ke Inflasi Besar, Ekonom Ini Yakini Jokowi Tak Akan Naikkan Harga BBM Tahun Ini

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi meyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mengumumkan kenaikkan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan pekan depan sekali pun.

Meskipun beberapa pekan lalu dengan mantap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar pada pekan depan.

"Alasannya, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan harga Solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi," ujar Fahmy dalam tulisanya, Selasa (23/8/2022).

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Kenaikan BBM Sudah Diprediksi: Pak Jokowi Tak Akan Korbankan Ambisinya, yaitu IKN

Fahmy mengatakan, kontribusi inflasi dari kenaikkan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen, sedangkan kenaikkan harga Solar diperkirakan sebesar 1,04 persen, sehingga sumbangan inflasi kenaikkan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen.

Padahal inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun 2021 atau year on year (yoy), sehingga total inflasi akan mencapai 7,17 persen yoy, bandingkan dengan inlasi pada 2021 hanya pada kisaran 3 persen yoy.

"Dengan inflasi sebesar 7,17 persen akan memperpuruk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah sebesar 5,4 persen," ujarnya.

Selain itu, inflasi sebesar 7,17 persen akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin.

Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikkan harga BBM subsidi.

Lanjutnya, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. 

"Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM Subsidi dalam waktu dekat ini karena pertaruhannya cukup besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahmy menilai beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp502,4 triliun. Namun perlu diingat bahwa beban subsidi Rp502,4 triliun adalah total anggaran subsidi energi, terdiri subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik yang diperhitungkan berdasarkan beberapa asumsi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan inflasi. 

"Sedangkan, realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 trliun, untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg baru sebesar Rp62,7 triliun," ucapnya.

Dengan beban pengeluaran sebesar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta KL. Selain pengeluaran riil subsdi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikkan harga komoditas ekspor yang meningkat.

"Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini," tutupnya.