KPU Gelar Bimtek Bersama Kabupaten/Kota Antisipasi Risiko Tahapan Pemilu 2024

Seluruh jajaran KPU mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di Jawa Timur penting melakukan antisipasi berbagai risiko selama tahapan pemilu berlangsung. Perlu dilakukan manajemen risiko dalam menjalankan tugas dalam tahapan Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Choirul Anam saat menggelar Bimbingan Teknis atau Bimtek Manajemen Risiko pada bersama Kabupaten/Kota se-Jawa Timur secara daring, Selasa (30/8/2022).

Dalam Bimtek ini, diberikan bimbingan dan pengarahan dari Inspektorat KPU RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim. 

Choirul Anam, menyampaikan lantaran penyelenggara Pemilu ini merupakan lembaga strategis dalam kepemimpinan nasional maupun daerah, dia sadar akan risiko yang luar biasa. Sehingga penting, penyelenggara bisa mengelola potensi risiko yang mungkin terjadi.

“Apalagi sudah memasuki tahapan Pemilu 2024. Maka dari itu, bimbingan teknis manajemen risiko ini perlu digelar,” kata Anam dari kantor KPU Jatim.

Anam juga, meminta jajarannya termasuk di kabupaten/kota untuk kembali mencermati rencana strategis KPU, guna mengetahui dan memahami tujuan-tujuan KPU. Dengan memahami tujuan tersebut, sehingga bisa memetakan dan mengelola risiko-risiko yang akan terjadi.

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain ketua, anggota, sekretaris, kepala subbagian, pejabat pembuat komitmen dan bendahara dari 38 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Sementara yang hadir langsung selain Anam yakni Divisi Perencanaan dan Logistik, Miftahur Rozaq, Sekretaris Nanik Karsini, serta pejabat struktural dan fungsional.

Ketua Tim BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, Wahyudi Wicaksono mengatakan penyelenggara Pemilu perlu mengenal jenis risiko. Adapun risiko terdiri dari dua macam, yakni risiko murni dan spekulatif.

“Risiko murni dampaknya pasti negatif. Namun, risiko yang sifatnya spekulatif bisa berdampak negatif atau positif. Dengan mengenali jenis risiko yang ada dalam tahapan Pemilu 2024, penyelenggara akan mampu mengelola dan menentukan langkah yang perlu diambil,” jelasnya.