Wah! China Ketar-Ketir dengan Laporan Pejabat HAM PBB, Whistleblower Akhirnya Muncul

Warta Ekonomi, Jenewa -

Komisaris Tinggi Badan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet merilis hasil laporan perjalanan ke China pada Mei 2022. Di dalamnya dijelaskan penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif China terhadap Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan panjang itu mengatakan, pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme yang diterapkan pemerintah.

Baca Juga: Menteri Keamanan China Lakukan Kampanye Targetkan Kelompok Uighur

"Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anggota Uighur dan kelompok mayoritas Muslim lainnya ... dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan," kata laporan PBB.

Bachelet merekomendasikan pemerintah China untuk mengambil langkah segera untuk membebaskan semua yang ditahan di pusat pelatihan, penjara, atau fasilitas penahanan.

"Ada indikasi pelanggaran hak reproduksi yang kredibel melalui penegakan kebijakan KB secara paksa sejak 2017," kata laporan itu.

Laporan setebal 48 halaman itu mengatakan, pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan di Xinjiang di bawah kebijakan China untuk memerangi terorisme dan ekstremisme antara 2017 dan 2019.  Laporan tersebut diambil dari wawancara dengan mantan tahanan dan orang lain yang mengetahui tentang kondisi di delapan pusat penahanan terpisah di wilayah tersebut.

Menurut Bachelet, kurangnya data pemerintah membuat sulit untuk menarik kesimpulan tentang sepenuhnya penegakan kebijakan ini dan pelanggaran terkait hak-hak reproduksi. Beijing tidak selalu memberikan informasi,dengan mengatakan permintaan untuk beberapa informasi tertentu tidak menerima tanggapan formal.

Kelompok HAM menuduh China melakukan pelanggaran terhadap Uighur, minoritas etnis mayoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di wilayah barat Xinjiang, termasuk penggunaan massal kerja paksa di kamp-kamp interniran. China dengan keras membantah tuduhan itu.

Laporan itu, menurut para diplomat Barat dan pejabat PBB, telah siap selama berbulan-bulan. Hanya saja diputuskan untuk diterbitkan hanya beberapa menit sebelum masa jabatan empat tahun Bachelet selesai.

Berbicara menjelang rilis laporan tersebut, Duta Besar China untuk PBB di New York Zhang Jun mengatakan, pemerintah China telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadapnya. Dia mengatakan, kepala HAM PBB seharusnya tidak ikut campur dalam urusan internal Beijing.

"Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat dari motivasi politik dan tujuannya jelas adalah untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China," kata Zhang kepada wartawan pada Rabu.

"Kami tidak berpikir itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun, itu hanya merusak kerja sama antara PBB dan negara anggota," katanya.

Laporan Reuters bulan lalu menyatakan, menurut surat China yang dikonfirmasi oleh para diplomat, China telah meminta Bachelet untuk mengubur laporan tersebut.

Bachelet mengkonfirmasi minggu lalu setelah menerima surat yang katanya ditandatangani oleh sekitar 40 negara bagian lain, menambahkan bahwa kantornya tidak akan menanggapi tekanan seperti itu.

Perempuan berusia 70 tahun ini berencana kembali ke Cile untuk pensiun. Banyak kandidat telah melamar posisi yang ditinggalkannya, hanya saja belum ada pengganti yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Kandidat komisaris tinggi badan PBB itu nantinya harus disetujui oleh Majelis Umum di New York.