Kenapa TNI-POLRI Harus Netral Saat Pemilu Berlangsung?

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut bahwa pihaknya berencana memperkuat aturan terkait netralitas para aparat TNI-POLRI menjelang pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik di badan TNI-POLRI pada saat pemilu berlangsung.

"Dulu belum diatur, sekarang kita atur. (Supaya) Kami bisa rekomendasikan misalnya kepada Irwasum polri, Kadiv Propam, ini lho teman-temannya diduga melanggar kode etik," kata Bagja saat diwawancarai, Kamis (1/9/2022).

Baca Juga: Perkuat Investigasi Perkara Pemilu, Bawaslu Usul Revisi Peraturan Pengawasan ke DPR

Selain itu, Bagja juga mengkhawatirkan jika ada aparat TNI-POLRI yang tidak netral pada saat pemilu berlangsung, oknum tersebut akan memanfaatkan senjatanya untuk memaksa masyarakat agar memilih sesuai dengan kecenderungan oknum tersebut.

"Kalau orang nggak netral pegang senjata, punya wewenang penyidikan, dia (oknum TNI-POLRI) tidak netral. Kebayang nggak? Kebayang saya," jelasnya.

Kendati demikian, Bagja menyebut bahwa saat ini aparat TNI-POLRI tidak memiliki hak untuk memilih di pemilu nanti. Sebab, kata Bagja, kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan pada saat pemilu berlangsung.

"Kan sekarang polisi itu tidak boleh memilih kan. Saya sebenarnya nggak ada masalah polisi memilih atau tidak. Kayak ASN juga, nggak boleh ngajak-ngajak itu yang jelas. Itu yang kita takutkan," jelasnya.

Baca Juga: 4 dari 16 Parpol Tak Lolos Pendaftaran Pemilu 2024 Ngadu ke Bawaslu, Ini Daftarnya!

Lebih lanjut, Bagja menyebut bahwa pihaknya memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat jajaran melakukan pelatihan dan pembekalan agar para petugas bisa mengerti aturan pemilu.

"Rencananya kami akan melakukan pelatihan bersama dalam tahun ini. Untuk apa? Untuk kemudian membahas tentang Perbawaslu," jelasnya.