Isu Kelangkaan dan Kenaikan Harga BBM, KKP dan DPR Janjikan Subsidi Nelayan Terpenuhi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen mempermudah akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan kecil. Sementara untuk skala industri, diterapkan harga BBM khusus bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.

"Koordinasi dengan Pertamina dan BPH Migas intensif kita lakukan dan sudah disetujui kebutuhan nelayan 2,2 juta kilo liter," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2022).

Baca Juga: KKP dan Bakamla Tangkap Dua Kapal Ikan Asing

Zaini memastikan, meski ditempa isu BBM yang tengah langka, Pertamina tetap akan memenuhi kuota bagi para nelayan kecil sesuai kebutuhannya. Selain itu, kata Zaini, pihaknya akan terus mengupayakan agar harga BBM tetap memiliki harga yang terjangkau para nelayan kecil.

"Sementara untuk industri, beberapa waktu lalu telah ada pertemuan antara perwakilan nelayan Pantura Jawa dengan Kantor Staf Presiden. Kita carikan solusi solar harga khusus untuk industri," ujarnya.

Zaini memaparkan, nelayan kecil harus memanfaatkan BBM subsidi melalui rekomendasi yang diberikan pihak pelabuhan perikanan atau dinas perikanan setempat dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini menyebut bahwa pihaknya terus memperjuangkan hak para nelayan, termasuk stok dan harga BBM yang tidak hanya menjadi masalah nelayan Pantura Jawa.

"Ini harus diurai permasalahannya, kita akan kawal agar tidak kusut. Seperti disampaikan Pak Dirjen, nelayan kecil silakan manfaatkan BBM subsidi untuk mendukung operasional melaut," katanya.

Baca Juga: KKP Targetkan PDB Perikanan Tumbuh 6 Persen di 2023, Segini Anggaran yang Digelontorkan Kemenkeu

Selain itu, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah Riswanto juga meminta agar pemerintah dapat menekan dan menurunkan harga solar khusus industri. Dia menilai harga khusus skala industri saat ini dinilai masih membebani pelaku usaha.

"Harga saat ini tidak sebanding dengan harga ikan. Apalagi kalau musim paceklik justru akan semakin membuat nelayan kesulitan," bebernya.