Rakyat Akan Turun Demonstrasi, Bujukan Jokowi Tak Mempan Lagi

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal merespon langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menaikkan harga BBM dengan tegas.

Dirinya tak terima dengan subsidi upah Rp150 ribu selama 4 bulan pada buruh. Said Iqbal mengatakan hal itu hanya ‘gula-gula saja’ dari pemerintah agar buruh tak protes dan tak menggelar demo besar-besaran 6 September.

Baca Juga: Bilangnya Anti Eh Malah Dilakuin Juga, Jokowi dan Megawati Jilat Ludah Sendiri

Menurutnya, tidak mungkin uang Rp150 ribu buat 4 bulan ini akan bisa menutupi kenaikan harga-harga bahan pokok.

Sehingga jelas, buruh menolak kenaikan BBM dan akan menggelar demo besar-besaran 6 September. Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir.

Bahkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah sudah mengumumkan, pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

“Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegas Said Iqbal, Sabtu (3/9/2022).

Menurut said iqbal, pemerintah Jokowi hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.

Untuk menolak harga BBM naik, serikat dan Partai Buruh akan menggelar demo besar-besara di gedung DPR RI pada 6 September.

Said Iqbal menyampaikan ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.

Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan kenaikan harga BBM, daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

Baca Juga: Salam 10 Periode, Jokowi Bawa Harga BBM Membumbung Tinggi

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5-8 persen, sehingga harga bahan kebutuhan pokok akan meroket,” kata Said Iqbal.

Di sisi lain, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Bahkan Menaker sudah mengumumkan pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021.

“Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi,” tegasnya.

Baca Juga: Marah Besar, Jokowi Tak Suka Pada Mayoritas Masyarakat Pengguna BBM Bersubsidi

Alasan kedua buruh menolak harga BBM naik karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.

“Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari Pertalite, harganya jauh lebih murah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022.

Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di gedung DPR RI untuk meminta pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.

“Pimpinan DPR dan komisi terkait ESDM DPR RI harus berani membentuk Pansus atau Panja BBM,” tegas Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh ini.

“Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10-13 persen,” imbuhnya.

Baca Juga: Ingat Nasib Luhut, Loyalis Jokowi Harus Siap Lawan Rakyat Indonesia

Demo buruh besar-besaran 6 September ini juga digelar serentak di provinsi lainnya di Indonesia selain DKI Jakarta.