Viral Suami di Flores Timur Tega Bunuh Istrinya, Ini Tanggapan Kemen-PPPA

UU tersebut menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Nahar menekankan bahwa anak tidak bersalah. Anak tidak boleh menjadi korban yang kedua kalinya atas stigmatisasi.

Baca Juga: Kemen PPPA : Konferensi Tingkat Menteri G20 tentang Pemberdayaan Perempuan (G20 MCWE) Angkat Tiga Isu Utama Perempuan

"Siapapun anak tersebut dalam kasus apapun, anak tidak boleh menjadi korban atas stigmatisasi masyarakat. Oleh karena itu, kami mendorong masyarakat baik perorangan maupun Lembaga agar turut serta memberikan perlindungan khusus bagi anak, antara lain dengan tidak memublikasikan identitas dan merundung anak, termasuk di ranah daring. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga setiap anak bebas dari segala tindak kekerasan secara fisik dan psikis," ucap Nahar.

Anak-anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tua berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Saat ini keempat anak korban yang berusia 17 tahun, 12 tahun, 10 tahun, dan 8 tahun tinggal bersama pamannya.