Menko PMK Perintahkan Pemda Jombang Ajukan Semua Warganya Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan mendadak ke Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Senin (12/9/2022).

Pada kunjungannya tersebut, Muhadjir disambut Camat Ploso Tridoyo Purnomo, kepala desa, perangkat, tenaga kesehatan Puskesmas, para pendamping keluarga, serta warga. Muhadjir berdialog menggali informasi seputar stunting dan kepesertaan BPJS.

Baca Juga: Komitmen Pemerintah Percepat Penurunan Angka Stunting, Ini Langkah Kemenko PMK

"Saya menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti keanggotaan BPJS Kesehatan yang belum menyentuh semua warga. Masih ada warga yang kemarin melahirkan dikenai biaya. Padahal mereka tidak mampu. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama khususnya pimpinan di desa," katanya.

Muhadjir meminta semua warga di Kecamatan Ploso diikutsertakan BPJS Kesehatan. Apabila ada warga yang belum menjadi anggota BPJS dengan skema bantuan APBD, Muhadjir akan membantu mendapatkan bantuan dari pusat. Agar setiap warga mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa membayar sendiri. Jangan sampai, ia memberi contoh, ibu tidak mampu yang melahirkan dibebani biaya bersalin.

"Lahir lewat bidan pun bisa diklaim ke BPJS," tegas Muhadjir.  

Soal stunting, Muhadjir mengapresiasi Jombang ada di angka 13 persen. Laporan itu didapatkannya dari Bupati Mundjidah Wahab saat bertemu di Pendopo Kabupaten sebelum ke Ploso. Angka ini sudah memenuhi target nasional 14 persen pada 2024. Tetapi, Jombang berupaya lebih jauh menurunkan hingga ke angka 0.

Baca Juga: Pos Indonesia: Kini, Pasien BPJS Kesehatan akan Makin Mudah Dapatkan Obat

"Ada program Bu Bupati yang harus didukung, yakni zero stunting. Jombang tak ada yang stunting. Kalau ini berhasil, luar biasa," kata Muhadjir.

Untuk itu, ia meminta kades membantu warga yang berisiko stunting dari dana APBDes. Atas permintaan Muhadjir itu, kades meminta perpres yang mengalokasikan ketahanan pangan untuk Covid-19 maksimal 40 persen diubah karena Covid sudah mereda sehingga alokasinya bisa untuk yang lain, termasuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem.