Tuntutan Puan Maharani, Hacker Bjorka Bukan Akhir Segalanya!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan akan pentingnya pemerintah untuk memerhatikan kasus kebocoran data dan kejahatan siber yang kian marak terjadi di Indonesia.

Dirinya berhadap aksi dari Hacker Bjorka dan peretas lainnya tak terulang kembali di masa depan.

Baca Juga: Bjorka Dikabarkan Sudah Diamankan, Grup Telegram Masih Aktif, Salah Tangkap?

“Kasus Kebocoran Data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Kami harapkan Satgas Perlindungan Data yang dibentuk Pemerintah dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga bisa menyelesaikan kasus-kasus Kebocoran Data secara menyeluruh,” pungkas Puan, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (15/9/2022).

Disini Puan menjelaskan, tindak kejahatan hacker bukan hanya Bjorka semata. Namun sudah banyak tindak kejahatan peretasan data sejak beberapa tahun terakhir.

“Jadi jangan hanya untuk menyelesaikan Kebocoran Data dari peretas Bjorka, tapi semuanya,” sambungnya.

Seperti yang diketahui, hacker yang mengatasnamakan Bjorka telah membocorkan data milik sejumlah instansi dan pejabat negara.

Baca Juga: Soal Kebocoran Data, Puan Maharani Tak Hanya Ingin Berakhir di Hacker Bjorka

Mulai dari data yang diklaim dari proses registrasi kartu SIM Card, situs Komisi Pemilihan Umum, hingga surat-menyurat milik Presiden.

“Masalah Kebocoran Data sebenarnya kan sudah masif terjadi sebelum ini. Masalah Kebocoran Data juga bukan hanya menyangkut keamanan negara, tapi juga sudah tidak terhitung lagi data pribadi warga yang dibocorkan,” ujar Puan.

Baca Juga: Makan Aja Susah, Ibunda Pemuda Asal Madiun Heran Anaknya Bisa Dituduh Hacker Bjorka, Kambing Hitam?

Untuk itu, DPR mendorong agar Satgas Perlindungan Data melakukan investigasi besar-besaran. Mengingat, kata Puan, data-data masyarakat yang bocor menyangkut identitas pribadi.

Baca Juga: ''Blunder Terus'', Timsus Jokowi Bisa-bisanya Duga Tukang Es Sebagai Hacker Bjorka

“Kita tidak bisa hanya fokus pada data-data milik negara saja, tapi tidak boleh mengabaikan Kebocoran Data pribadi rakyat,” tutur Puan.