Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Badan Pusat Statistik (BPS) menggulirkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mendukung Satu Data Indonesia yang digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya untuk bantuan sosial, yang berfungsi sebagai bagian perlindungan sosial tentunya harus tersalurkan tepat sasaran.
Kepala BPS Provinsi Jabar, Marsudijono, mengatakan saat ini data masih bersifat sektoral di mana setiap kementerian/lembaga memiliki basis data untuk menyalurkan program bantuan sosialnya. Oleh karena itu diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh melalui Regsosek.
Baca Juga: Mulai 15 Oktober, BPS Akan Lakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi
"BPS mendapat tugas mulia sekaligus sangat berat untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022. Kita sering mengetahui dari media, ada program yang tidak tepat sasaran. Untuk itu kami dari BPS diperintah melakukan pendataan awal," kata Marsudijono, kepada wartawan di Bandung, Kamis (15/9/2022)
Ada sejumlah tahapan dalam Regsosek ini, di antaranya tahap persiapan, yang dilakukan sejak tahun 2021. Tahap ini mencakup pengembangan konsep basis data dan mekanisme pendataan. Tahapan selanjutnya, yakni pendataan awal di tahun 2022. Pengumpulan data dilakukan di semua kabupaten/kota.
Selanjutnya pada 2023 data akan diolah dan dilakukan pemeringkatan, hingga targetnya di tahun 2024 diharapkan hadir stabilitas sistem dengan terbentuk Pusat Data Nasional dan mekanisme quality control.
"Pengumpulan data akan dilakukan mulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November 2022," ujarnya.
Adapun, variabel data yang dihimpun antara lain terkait dengan kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
"Di Jabar akan ada sekitar 80.000-an petugas karena penduduk Jabar terbanyak di Indonesia," ungkapnya.
Baca Juga: Survei IPI: Mayoritas Publik Nilai Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran
Marsudijono juga meminta dukungan dari berbagai pihak terkait pendataan awal Regsosek 2022 ini. Apalagi harga BBM sudah mengalami kenaikan, dan pendataan dimulai dari bulan yang tidak jauh dari kenaikan BBM.
"Maka perlu strategi khusus, teman-teman BPS membutuhkan pengawalan dari aparat penegak hukum agar di lapangan bertugas dengan lancar," ungkapnya.
"Setiap petugas juga dilatih khusus memahami kemungkinan di lapangan apabila ada penolakan dari responden. Perlu strategi khusus melatih petugas agar mereka bisa mendapatkan data yang benar-benar valid," sambungnya.
Adapun, Anggota Komite III DPD RI Jabar Eni Sumarni mendorong agar BPS Jabar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, khususnya forkopimda baik di provinsi, maupun kabupaten/kota, hingga jajaran RT/RW.
"Satu yang perlu ditekankan, mari kita dukung (Regsosek 2022) agar Satu Data Indonesia khususnya Jabar tepat waktu, validitas tinggi, dan terpercaya untuk mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia," jelasnya.
Baca Juga: Kadisdik Jabar Instruksikan Sekolah Hentikan Rapat Komite, Ini Alasannya
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyambut baik dimulainya pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan data merupakan fondasi bagi pemangku kebijakan mengambil sebuah keputusan.
Dalam suatu perencanaan, seyogianya dirancang dari kondisi sosial ekonomi, kemudian dengan data yang baik akan didapat keputusan yang terbaik atau dikenal dengan istilah good data, good decision.
Untuk itu, dalam memulai pendataan, Setiawan menginstruksikan tiga hal. Pertama, BPS tidak bisa sendiri, perlu ada pengawalan agar setiap proses pendataan berlangsung dengan baik. Kedua, perlu adanya pengamanan karena kondisi di lapangan yang dinamis tak bisa diprediksi secara pasti hal apa saja bisa menjadi tantangan bagi para petugas data di lapangan.
Apalagi dengan masih adanya gejolak di tengah masyarakat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditambah riak terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat tertentu.
Dengan demikian butuh penanganan tersendiri agar datangnya petugas BPS secara door to door ke rumah masyarakat tidak disalahartikan dengan isu yang simpang siur.
"Yang ketiga publikasi. Kita harus bisa membantu memberikan pencerahan kepada masyarakat pendataan itu untuk apa. Media perlu membantu publikasinya. Peran media massa menjadi penting," katanya.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Transisi ke Kendaraan Listrik Dapat Dipercepat
Data Regsosek, lanjut Setiawan, menjadi bentuk sinergi dan kolaborasi dalam membangun Jawa Barat karena data yang diperoleh sangat penting dan memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai basis data perencanaan yang bersifat inklusif dan adaptif, juga sebagai basis data dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinian.
Dia berharap agar data yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia mengajak semua pihak yang terlibat pada kegiatan ini untuk meminimalkan rekayasa data.
"Selain itu juga terkait dengan pelayanan adminduk (adminitrasi kependudukan), pengembangan pendidikan, UMKM, pertanian, dan lain sebagainya," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Ayu Almas
