Diperkuat Direksi Baru, KITB Kebut Infrastruktur dan Bakal Serap Ratusan Ribu Tenaga Kerja

PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) menetapkan pergantian dewan komisaris dan direksi. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Senin, 5 September 2022.

Corporate Secretary M. Burhan Murtaki menyampaikan susunan dewan komisaris dan direksi hasil RUPS-LB KITB adalah sebagai berikut.

Susunan anggota dewan komisaris:

• Komisaris Utama: Tio Handoko 
• Komisaris : Ahmad Fauzie Nur 
• Komisaris: Sri Purwaningsih 
• Komisaris: Anwar Ismail 
• Komisaris Independen: Yuliot

Susunan anggota dewan direksi:

• Direktur Utama: Ngurah Wirawan 
• Direktur Operasi & Teknik: I Made Kartu 
• Direktur Keuangan: Evi Afiatin 
• Direktur Kelembagaan & Humas: M Fakhrur Rozi

Bersamaan dengan pergantian pengurus, telah diterbitkan Perpres No. 106 tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Industri Batang, serta Penunjukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua dan Menteri Kooridantor Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan sebagai wakil ketua.

Direktur Utama KITB menyampaikan bahwa tugas manajemen baru adalah untuk mempercepat pembangunan, memasarkan dan kemudian memelihara Kawasan Industri Terpadu Batang yang merupakan proyek strategis nasional.

"Kami mentargetkan seluruh infrastruktur KITB unruk kawasan atau cluster industri akan selesai tahun depan" ujar Ngurah.

Pada kesempatan serah terima jabatan tanggal 14 september lalu. Ngurah  mengapresiasi langkah yang telah dilakukan jajaran direksi sebelumnya dalam menyiapkan KITB dan berhasil menyelesaikan penyiapan lahan phase pertama seluas 450 ha dan telah terjual sepenuhnya berupa Foreign Direct Investment dari Korea, India, Taiwan, dsb.

Kawasan Industri Terpadu Batang atau yang lebih dikenal sebagai Grand Batang City dicanangkan menjadi The Industrial Capital of South East Asia.

Dirancang dengan konsep modern, smart dan green, KITB diharapkan mampu bersaing menjadi yang terbaik di tingkat regional, menciptakan lebih dari 282.000 tenaga kerja, mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan UMKM.