Petrokimia Gresik Dukung Pemerintah Hadapi Ancaman Krisis Pangan Dunia

Petrokimia Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia siap memberikan dukungan atau support penuh kepada Pemerintah untuk menghadapi krisis pangan dunia, melalui sejumlah strategi yang telah disiapkan perusahaan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo di hadapan Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL), saat keduanya menjadi narasumber dalam program Indonesia Business Forum (IBF), di TV One, Rabu (14/9) malam.

Mentan SYL menyampaikan bahwa, ancaman krisis pangan dunia saat ini disebabkan beberapa hal. Mulai dari Covid-19 yang terjadi selama 2,5 tahun dan menjadikan semua sektor berjalan unlinear. Kemudian climate change, dan pengaruh geopolitics yaitu perang di kawasan Eropa.

“Neraca kita saat ini cukup baik, 12 komoditi dasar kita cukup terjaga. Tapi kita tidak boleh terlalu PD (percaya diri, Red). Semua langkah harus dipersiapkan. Ini (ancaman krisis pangan, Red) harus kita waspadai kerena tentu saja akan beresonansi pada kita. Jangan lupa Indonesia adalah negara keempat terbesar, ada 273 juta orang yang membutuhkan pangan dan tidak bisa ditunda,” tandasnya.

Mentan SYL menegaskan, untuk menghadapi tantangan pangan tersebut, dibutuhkan kolaborasi dan peranan aktif para stakeholder, termasuk Petrokimia Gresik yang saat ini juga memikul amanah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi bagi petani di berbagai daerah di Indonesia.

Ia mengungkapkan jika Presiden selalu mengatakan harus ada langkah extraordinary dari semua pihak untuk menghadapi tantangan ini.

Sementara itu, Petrokimia Gresik yang memahami perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani memiliki beberapa pendekatan, agar Indonesia keluar dari ancaman krisis pangan.

Pertama, Dwi Satriyo menegaskan bahwa Petrokimia Gresik memastikan produksi dan distribusi pupuk hingga petani berjalan dengan lancar.

“Sebagian bahan baku pupuk saat ini masih kita peroleh dari impor. Bahan baku yang sempat mengalami permasalahan adalah KCl untuk produksi pupuk NPK di awal perang kawasan Eropa. Pada kondisi normal, jumlah KCl yang diekspor adalah 41,6 juta ton setahun. Dari total tersebut 47 persen berasal dari Belarusia dan Rusia. Bisa dibayangkan jika supply dari Belarusia dan Rusia ini terganggu?” tandasnya.

Untuk itu, tambah Dwi Satriyo demi menjaga ketahanan pangan nasional, Petrokimia Gresik menambah supply untuk pengadaan KCl dari Kanada, tentu dengan harga yang reasonable.

Kedua, Petrokimia Gresik berupaya meningkatkan produktivitas pertanian melalui program Agro Solution.

Program ini berupaya menciptakan ekosistem pertanian secara komprehensif, baik on farm maupun off farm, mulai dari penyediaan dana atau modal usaha yang bersinergi dengan lembaga perbankan, kemudian jaminan asuransi, ketersediaan pupuk, kawalan pengendalian hama, hingga offtaker.

"Dalam program ini Petrokimia Gresik mengedukasi penggunaan pupuk nonsubsidi. Dengan pengawalan yang baik, mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani,” ternag Dwi Satriyo.

Petrokimia Gresik juga melakukan transformasi digital untuk memastikan perbaikan kinerja agar kebutuhan petani bisa tercukupi dengan baik, serta pengembangan SDM pertanian dengan menggandeng sejumlah penyelenggara pendidikan sektor pertanian.

Ini merupakan langkah ketiga dan keempat Petrokimia Gresik berupaya mendukung pemerintah untuk keluar dari ancaman krisis pangan global.

“Petrokimia Gresik menciptakan SDM unggul pertanian dengan membuka program magang bagi mahasiswa pertanian, bekerja sama dengan tujuh Politeknik Pertanian di Indonesia untuk mendorong regenerasi di sektor pertanian,” tandas Dwi Satriyo.

Sementara, sejalan dengan program Agro Solution Petrokimia Gresik untuk peningkatan produktivitas pertanian, Ketua Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional, Yadi Sofyan Noor yang juga menjadi salah satu narasumber mengaku mendorong anggotanya untuk menggunakan pupuk nonsubsidi.

Lebih-lebih dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, komoditas yang berhak mendapatkan subsidi dibatasi hanya sembilan, dari sebelumnya 70 komoditas. Selain itu, subsidi pupuk juga hanya diberikan pada Urea dan Phonska saja.

"KTNA mendukung kebijakan subsidi pupuk. Karena fokus pangan kita ada di komoditas yang sekarang memang di situ (diatur dalam Permentan 10/2022, Red),” tandasnya.

Sementara, pembicara lain yang ada dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad berharap perubahan kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi tidak mengakibatkan penurunan jumlah pupuk subsidi yang diberikan kepada petani, baik volume atau jumlah sasaran. Karena menurutnya hal ini akan berpengaruh pada produktivitas.

“Kenaikan harga pupuk secara global lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan energi. Problem pertanian yang saat ini ada bukan pada supply pupuk, tapi ada pada harga. Sedangkan support pemerintah untuk subsidi masih stagnan. Dua tahun terakhir, bahkan sampai tahun depan atau tahun 2023 masih di angka Rp25 triliun,” tandasnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk memperbesar alokasi anggaran yang ada. Sehingga terdapat alokasi sibsidi pada pengelolaan pupuk organik yang menurutnya sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan pertanian di Indonesia.

"Pupuk organik itu sangat diperlukan. Nyatanya memang sebagian masyarakat atau petani bisa menghasilkan pupuk organik. Tetapi kan banyak yang tidak bisa menghasilkan terutama pada petani yang berskala kecil karena mereka harus mengumpulkan kotoran hewan dan sebagainya. Saya kira itu nggak efisien. Jadi harus dipertimbangkan ruang anggaran yang lebih besar bagi organik agar bisa masuk kembali," tutup Tauhid.