Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons rencana Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin turun gunung di Pilpres 2024.
Hasto mempersilakan SBY untuk turun gunung dengan catatan tidak memfitnah pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung," kata Hasto di Jakarta, Sabtu (17/9/2022).
Baca Juga: SBY Tak Akan Diam, Siap Lawan Penjegalan Demokrat!
"Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan melawan. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” sambungnya.
Hasto menegaskan pada pemerintahan SBY terjadi puncak kecurangan pemilu seperti manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Dalam catatan kualitas Pemilu 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT," bebernya.
Dia mencontohkan salah satu bukti kecurangan pemilu pada era SBY ada di Pacitan. Selain itu, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam pemilu ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
Lanjut Hasto, rezim SBY mendorong liberalisasi politik melalui sistem pemilu daftar terbuka.
“Berbagai manipulasi, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen. Setelah SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant,” ungkapnya.
Sekjen PDIP pun mengingatkan SBY soal pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi capres ternyata sulit.
"Tidak boleh menjadi alasan SBY turun gunung dan menuduh pemerintahan Jokowi," pungkas Hasto Kristiyanto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
