Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

PDIP Teriak Kalau Kata-kata SBY Itu Jahat dan Tak Cerminkan Negarawan, Beda dengan Surya Paloh

PDIP Teriak Kalau Kata-kata SBY Itu Jahat dan Tak Cerminkan Negarawan, Beda dengan Surya Paloh Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada tanda-tanda kecurangan di Pemilu 2022.

Hasto menganggap semua tuduhan SBY itu merupakan tuduhan tanpa fakta. Termasuk soal seolah-olah Pilpres 2024 akan diatur dan ada skenario seakan oposisi saat ini tidak bisa mencalonkan capres atau cawapres sendiri.

"Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan presiden Jokowi, dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY. jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," tutur Hasto dalam konferensi pers daring, Minggu (18/9/2022).

Baca Juga: Rela Turun Gunung di Pemilu 2024, Warganet Malah Tuding SBY Sebar Hoax

Menurut Hasto seharusnya SBY dapat mengedepankan sifat dan sikap kenegarawanan saat mengetahui semua informasi yang kini ia tuduhkan.

"Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," kata Hasto.

Hasto sekaligus merespon tudingan SBY yang menyebutkan Pilpres 2024 akan diatur untuk diikuti dua pasangan calon. Padahal, kata Hasto, seluruh pengamat politik, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, menyampaikan analisisnya bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada tiga atau empat calon.

"Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," ujar Hasto.

Hasto menekankan soal pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur dalam undang-undang yang berbasis pada UUD 1945. Di mana saat ini undang-undang mengatur adanya ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT), sebesar 25 persen raihan suara di pemilu atau 20 persen kursi parlemen.

Susilo Bambang Yudhoyono sudah melihat adanya kecurangan pada Pemilu 2024. Karena itu politisi yang pernah menjabat presiden dua periode ini mengaku akan kembali turun gunung.

Hal ini di unggahan akun Instagram @jayalah.negeriku. Tampak SBY berdiri di podium dan memberi arahan kepada para kadernya.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang?" ucap SBY sebagai pembuka arahannya, dikutip pada Sabtu (17/9/2022).

Baca Juga: Hasto Senggol SBY untuk Tidak Ganggu Jokowi, Demokrat Balas Telak: Yang Panik Biasanya Manusia Curang Berselimut Dosa

"Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," sambung SBY yang bak langsung melempar bom.

Lalu dugaan kecurangan seperti apa yang dimaksud SBY?

SBY menyatakan mengetahui informasi bahwa Pemilihan Presiden nanti akan diatur untuk dua pasangan Capres dan Cawapres sesuai keinginan penguasa. Karena itu, jelas SBY, pihak oposisi jangan berharap bisa mengajukan Capres.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentu saja. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" imbuhnya.

Kecurangan yang konon, menurut SBY, siap dilakukan di Pemilu 2024 ini pemicu sang mantan presiden untuk turun gunung. Tentu tujuannya hanya satu, mempertahankan Pemilu sebagai ajang untuk rakyat memilih dan dipilih alih-alih dikendalikan oleh penguasa.

SBY lantas membandingkannya dengan masa ketika Demokrat berada di lingkup pemerintahan selama 10 tahun ia menjabat.

"Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan, dua kali melaksanakan Pemilu serta Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," pungkas SBY.

Video yang semula diunggah akun TikTok @pdemokrat.sumut itu jelas menuai pro dan kontra. Sebagian mendukung agar Demokrat kembali menjabat di pemerintahan, sementara sekelompok lain menilai narasi SBY sudah tak lagi relevan dengan situasi sekarang.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Annisa Nurfitri

Bagikan Artikel: