Menkop-UKM Sambut Baik Antusiasme Koperasi di Indramayu Ikuti Program Solusi Nelayan

Meski begitu, Menteri Teten berpesan agar penyaluran BBM Bersubsidi (solar) tepat sasaran dan tidak menyimpang. Program Solusi Nelayan dikhususnya hanya untuk kapal ukuran 10 GT ke bawah, hingga nelayan harus menjadi anggota koperasi.

"Kebutuhan para nelayan akan tercatat secara digital dan terkoneksi dengan platform My Pertamina," kata Menteri Teten. Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) akan melakukan pengecekan kesesuaiannya. Hingga Desember 2022 akan dilakukan piloting di 7 daerah di Indonesia, salah satunya di Indramayu.

Baca Juga: Menkop-UKM: UU Perkoperasian Adalah Solusi Sistemik dan Jangka Panjang

Nelayan Budi Daya

Dalam kesempatan dialog, Ketua Koperasi Produsen Wana Pantai Tiris Carikam mengungkapkan bahwa kebijakan Solusi Nelayan jangan hanya menyasar nelayan tangkap yang memiliki perahu saja. "Banyak juga anggota kami yaitu nelayan budi daya yang juga membutuhkan solar bersubsidi," kata Carikam.

Terkait jumlah anggota koperasinya yang berjumlah 100 perahu, Carikam menyebut jumlah tersebut hanya dari wilayah kecamatan Cantigi saja. "Anggota koperasi kami tersebar di 13 kecamatan lainnya," kata Carikam.

Bahkan, kata Carikam, banyak juga anggotanya yang berkecimpung di lini usaha perahu pariwisata pantai yang juga membutuhkan solar bersubsidi. "Pokoknya, kami siap mengamankan penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan," kata Carikam.

Bahkan, nelayan lainnya asal Majakerta meminta pemerintah untuk segera mewujudkan berdirinya SPBU Nelayan di wilayahnya. "Biasanya, untuk memenuhi kebutuhan BBM untuk melaut, kami mengantre hingga 2-3 hari. Jadi, kami nelayan di Majakerta sangat membutuhkan SPBU Nelayan, khususnya di Majakerta," kata dia.