Datangi KSP, Nakes Curhat Status Kepegawaian Non-ASN

Sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), Kamis (22/9/2022). Para tenaga kesehatan (nakes) ini menyampaikan aspirasi mereka terkait pengangkatan status honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN," kata Ketua FKHN Indonesia, Sefri Latifan.

Baca Juga: Booster Kedua untuk Nakes di Garut akan Dimulai Pertengahan Agustus

Sefri menambahkan sebanyak 70% nakes di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. Ini artinya upaya penanganan COVID-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga nakes non-ASN.

"Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN, agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemen-PANRB," imbuhnya.

Baca Juga: Emban Amanat Jokowi, KSP Carikan Solusi Persoalan Masyarakat Sihaporas dengan Toba Pulp Lestari

Menerima audiensi ini, Tenaga Ahli KSP, Ngatoilah dan Yusuf Hakim Gumilang, mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, tidak terkecuali para nakes. KSP pun akan meneruskan pesan ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo langsung.

"Terima kasih atas kedatangan para nakes di Kantor Staf Presiden dan pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan," kata Tenaga Ahli KSP, Ngatoilah.