Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

PBB: Pas sama Bukti, Kejahatan Perang Terjadi di Ukraina

PBB: Pas sama Bukti, Kejahatan Perang Terjadi di Ukraina Kredit Foto: Reuters/Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina
Warta Ekonomi, Jenewa -

Kepala Komisi Penyelidikan di Ukraina Erik Mose mengatakan penyelidikan menyimpulkan telah terjadi kejahatan pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina. Komisi mengumpulkan bukti di empat wilayah di negara itu.

"Berdasarkan bukti yang dikumpulkan Komisi, telah disimpulkan kejahatan perang telah dilakukan di Ukraina," kata Mose pada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Jumat (23/9/2022).

Baca Juga: China: Rusia dan Ukraina Coba Jangan Setop Dialog untuk Perdamaian

Ia merujuk pada penyelidikan yang dilakukan di Kiev, Chernihiv, Kharkiv dan Sumy. Komisi telah mendatangi 27 tempat dan mewawancara lebih dari 150 korban dan saksi mata.

Sebelumnya dilaporkan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membela keputusan Moskow mengerahkan pasukan ke Ukraina. PBB memperingatkan Moskow agar tidak mencaplok wilayah Ukraina.

Lavrov hanya berada di ruang DK PBB untuk menyampaikan pidatonya pada pertemuan 15 anggota badan tersebut dan tidak mendengarkan perwakilan lain berbicara.

Padahal pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri China Wang Yi.

Dalam kesempatan itu, Lavrov menuduh Ukraina mengancam keamanan Rusia dan berani menginjak-injak hak-hak orang Rusia dan penutur bahasa Rusia di Ukraina.

"Itu semua hanya menegaskan keputusan untuk melakukan operasi militer khusus tidak dapat dihindari," ujarnya.

Menurut Lavrov, negara-negara yang memasok senjata ke Ukraina dan melatih tentaranya adalah pihak-pihak dalam konflik.

"Pembuatan konflik yang disengaja oleh Barat secara kolektif tetap tidak dihukum," katanya.

AS, Inggris, dan anggota lainnya menyerukan agar Rusia bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan di Ukraina. Rusia membantah menargetkan warga sipil, menggambarkan tuduhan pelanggaran hak sebagai kampanye kotor.

Baca Juga: Update! Motif Baru Pembunuhan Brigadir J Diungkap Kamaruddin, Refly Harun: Ini Mengerikan

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: