Isu Rasialisme Sengaja Dikembangkan di Papua, Eko Kuntadhi: Padahal yang Jadi Korban Masyarakat Sendiri

Tapi menurutnya dalam kasus Enembe yang  menarik sebetulnya ketika KPK sudah mau turun ke Papua, kemudian ada mobilisir massa masyarakat Papua yang seolah-olah menolak kehadiran KPK. 

“Artinya bagi masa yang ada di sana, mereka membentengi Lukas Enembe itu. Mereka merasa bahwa Lukas tidak harus bertanggung jawab terhadap kasus-kasus korupsi yang membelitnya,” kata Eko. 

Baca Juga: Demi Pastikan Lukas Enembe Sakit, KPK Bakal Gandeng IDI: Untuk Periksa Apa Benar Harus Berobat ke Luar Negeri

Menurutnya, di zaman Orde baru, tanah Papua memang dikeruk gila-gilaan sementara masyarakatnya dibiarkan seperti itu saja. Pembangunan tidak jalan, kemudian kondisi kemiskinan sangat memprihatinkan. 

Maka lahirlah undang-undang otonomi khusus tahun 2001. Undang-undang itu isinya pemerintah pusat akan menggelontorkan dana khusus atau dana spesial untuk wilayah-wilayah yang punya otonomi khusus kayak Papua.

Yang kedua dalam undang-undang itu juga dijelaskan,  tidak ada warga negara Indonesia lain selain keturunan Papua yang bisa menjadi pejabat atau bisa menjadi kepala daerah

di sana. 

Baca Juga: Lukas Enembe Mangkir Lagi, KPK Sayangkan Sikap Pengacara Gubernur Papua

“Selama ini pemerintah pusat itu agak kesulitan untuk menegakkan hukum di Papua. Kenapa? Karena elit-elit ini kadang-kadang membentengi diri dengan isu rasialisme,” jelas Eko.