Simak! Putin Beber Prioritas Utama Rusia dalam Referendum Donbass

Warta Ekonomi, Moskow -

Menyelamatkan nyawa orang menjadi perhatian utama Rusia dalam hal referendum yang diadakan di Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Lugansk (LPR) serta wilayah Zaporozhye dan Kherson yang dikuasai Rusia, kata Presiden Vladimir Putin pada Selasa (26/9/2022).

“Dalam konteks operasi militer khusus dan referendum di Donbass, menyelamatkan orang di semua wilayah, yaitu menyelamatkan orang di semua wilayah di mana referendum ini diadakan, berada di garis depan,” kata Putin, seraya menambahkan bahwa itu adalah “fokus perhatian seluruh masyarakat kita, seluruh negara.”

Baca Juga: Referendum Sukses, 93% Rakyat Zaporozhye Mau Berpisah dari Ukraina, Zelensky Sabar Ya!

Dia menambahkan bahwa tingkat kekhawatiran ini “alami” mengingat “peristiwa dramatis” baru-baru ini, dan menegaskan kembali posisi Moskow bahwa referendum, yang akan berakhir pada hari Selasa, pada akhirnya dimaksudkan untuk melindungi penduduk lokal dan membawa perdamaian ke wilayah tersebut.

Referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia telah berlangsung di republik Donetsk dan Lugansk, serta Wilayah Zaporozhye dan Kherson, sejak Jumat.

Pemungutan suara serupa dengan yang terjadi di Krimea pada Maret 2014, ketika penduduk semenanjung memilih untuk bergabung kembali dengan Rusia dan memisahkan diri dari pemerintahan Kiev.

Menurut hasil pendahuluan yang diumumkan panitia pemilihan, jumlah pemilih di DPR dilaporkan lebih dari 80% pada hari keempat pemungutan suara, sedangkan di LPR melebihi 90%.

Putin telah mengatakan bahwa Moskow akan mendukung hasil apa pun dan akan menyambut baik daerah-daerah itu jika mereka memilih untuk bergabung dengan Rusia.

Moskow juga telah memberi isyarat bahwa jika kedua republik dan wilayah itu bergabung, mereka akan menganggap serangan terhadap wilayah tersebut sebagai serangan terhadap wilayahnya dan akan merespons untuk mempertahankan diri.

Sejumlah pemimpin Barat, termasuk Presiden AS Joe Biden, Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, telah mengutuk referendum itu sebagai tidak sah dan tidak demokratis dan telah bersumpah untuk "tidak pernah mengakui" hasilnya.