Kasus Kebocoran Data Masif, Perbankan Diminta Perkuat Perlindungan Informasi Nasabah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin meminta perbankan memperkuat perlindungan data nasabah. Sebab, menurutnya, persoalan kebocoran data kian marak terjadi di Indonesia.

Terlebih lagi, setelah peretas Bjorka yang mengaku berhasil membobol sejumlah data pribadi milik pejabat negara.

 “Ini sungguh mengerikan ketika data pribadi kita diumbar dan diperjualbelikan. Karenanya, jangan sampai data nasabah di perbankan pun nantinya bisa diretas akibat kurangnya sistem perlindungan dan pencegahan yang dimiliki perbankan. Apalagi, ketika perbankan mulai berbondong-bondong untuk mengembangkan sistem layanan digital. Pastinya, harus menjamin pula keamanan data nasabah dari berbagai serangan siber,” ungkap Puteri dalam RDP bersama Direktur Utama BNI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Puteri juga mempertanyakan belanja modal yang dialokasikan BNI untuk mempertebal perlindungan data nasabah, terutama untuk pengembangan infrastruktur TI, digitalisasi, hingga keamanan siber (cybersecurity).

“BNI jangan sampai terlena dan kecolongan. Apalagi tadi BNI juga memaparkan bahwa transaksi mobile banking-nya terus tumbuh. Jangan sampai sudah ada korban, baru malah pontang-panting untuk memperkuat sistem keamanannya,” tegas Puteri.

Selain itu, Puteri pun mendorong BNI untuk terus memberikan edukasi kepada nasabah akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perbankan agar tidak disalahgunakan.

“Kita harus ingatkan nasabah untuk rahasiakan PIN maupun password. Tak terkecuali, edukasi juga modus-modus penipuan yang marak terjadi. Misalnya, tahun lalu sempat beredar akun Customer Care palsu yang mengatasnamakan BNI yang menipu nasabah. Ini perlu jadi pelajaran agar tidak terulang kembali,” urai Puteri.

Baca Juga: Kebocoran Data Kian Marak, Muhaimin: Indonesia Darurat Kejahatan Siber

Kemudian, politisi Partai Golkar itu juga berpesan kepada BNI untuk tetap menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil dalam penyesuaian suku bunga kredit. Ini lantaran Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 4,25 basis poin (bps).

“Sehingga, mereka tetap tertarik untuk mengambil kredit dari BNI guna mendukung kegiatan usahanya. Tapi di sisi lain, mereka juga tetap mampu untuk membayar cicilan tiap bulan. Karenanya, kebijakan penyesuaian suku bunga kredit ini harus dilakukan secara hati-hati, selektif, dan bertahap. Terutama agar memperhatikan dampak kenaikan terhadap kondisi usaha debitur yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi,” ucap Puteri.