Pamerkan Hedonisme, Mantan Kapolda Papua Minta Lukas Enembe Mundur dari Jabatannya: Sedih Hati Kita Ini...

AHY mengatakan, Partai Demokrat saat itu tidak terima dengan adanya intervensi dari elemen negara untuk cawagub Papua. Sebab Partai Demokrat, kata dia, saat itu punya kewenangan penuh menentukan cawagubnya. Hingga pada Pilkada Papua 2018, AHY menyebut Lukas Enembe pernah diancam untuk dikasuskan.

"Soal penentuan cagub dan cawagub Papupa dalam Pilkada Papua tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat, apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya. Ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi," ujar AHY.

Baca Juga: Keras! Tanggapan Moeldoko pada Kasus Lukas Enembe: Kalau Perlu Kerahkan TNI, Apa Boleh Buat

Namun, AHY mengatakan, upaya intervensi dari negara itu akhirnya tidak terjadi karena Partai Demokrat tegas menolak. "Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi," imbuhnya.

Kemudian terjadi lagi intervensi elemen negara yang kedua kalinya, yakni pada tahun 2021. Ketika Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia, muncul kembali pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk memaksakan mengisi Wagub Papua yang kosong.

"Kemudian pada tahun 2021 ketika Wagub Papua Bapak Klemen Tinal meninggal dunia, upaya untuk memaksakan cawagub yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang hidup kembali. Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas," kata AHY.

"Kami berpandangan intervensi dan pemaksaan semacam ini tidak baik untuk kehidupan demokrasi kita," imbuhnya.

AHY juga mengabarkan bahwa Demokrat telah mencopot sementara Lukas Enembe dari Ketua DPD Demokrat Papua dan menggantikannya dengan Willem Wandik. AHY menyebut, pencopotan itu hanya bersifat sementara guna menghormati upaya hukum yang tengah dilakukan oleh KPK.

AHY mengatakan, jika nantinya Lukas Enembe tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Lukas bisa kembali sebagai Ketua DPD Demokrat Papua.