Tahun 2023 menjadi salah satu yang menantang terutama untuk pemerintah dalam menghadapi bahaya resesi yang terus menghantui usai beberapa negara di dunia telah mengalaminya.
Ekonomi Centre of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendi Manilet mengatakan ketika terjadi resesi, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk mendorong demand dari masyarakat.
"Sehingga umumnya ketika resesi terjadi, bantuan-bantuan ke masyarakat, program-program sosial asisten lumrah dilakukan," ujar Yusuf saat dikonfirmasi Warta Ekonomi, Selasa (4/10/2022).
Baca Juga: Indonesia Berpotensi Alami Resesi, Tapi Kemungkinannya...
Yusuf mengatakan pada tahun 2023, pemerintah ingin mendorong terjadinya konsolidasi fiskal sehingga tentu untuk mendorong demand dari masyarakat menjadi cukup menantang, tetapi masih bisa untuk dilakukan.
Artinya ruang fiskal yang ditargetkan di tahun depan mencapai 2,8 persen terhadap PDB defisitnya harus dimaksimalkan atau diprioritaskan kepada pos-pos belanja yang bisa memberikan efek ganda ke perekonomian.
"Dan bisa bersamaan menjaga ataupun membantu daya beli masyarakat kelompok menengah ke bawah," ujarnya.
Lebih dari itu, Yusuf mengatakan pemerintah sebenarnya masih dapat membuka opsi untuk menambah defisit anggaran.
"Misalnya menjadi 2,9 atau bahkan 2,95 terhadap PDB untuk mengakomodasi belanja yang diperuntukkan untuk masyarakat langsung seperti misalnya bantuan sosial," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: