Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

PLTN Terbesar Eropa bakal Berpindah Tangan ke Rusia, Putin Diprediksi Untung Besar

PLTN Terbesar Eropa bakal Berpindah Tangan ke Rusia, Putin Diprediksi Untung Besar Kredit Foto: Reuters/Alexander Ermochenko
Warta Ekonomi, Moskow -

Presiden Vladimir Putin telah mengeluarkan perintah untuk menempatkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporozhye, yang terbesar di Eropa, di bawah manajemen Rusia. Keputusan presiden tentang nasib fasilitas itu diterbitkan pada Rabu (5/10/2022).

Pembangkit tersebut akan dioperasikan oleh anak perusahaan raksasa tenaga nuklir milik negara Rusia, Rosatom. Untuk saat ini, itu akan terus berfungsi di bawah lisensi yang dikeluarkan Ukraina sampai setara Rusia diperoleh, menurut dekrit tersebut.

Baca Juga: Kepala PLTN Zaphorizhzhia Disandera Pasukan Rusia, Keadaannya Bikin Panik

Langkah tersebut dilakukan saat Moskow menyelesaikan aksesi empat wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah Ukraina –Zaporozhye, Kherson, serta Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk– ke Rusia.

Wilayah tersebut sangat mendukung proposal untuk bergabung dengan Rusia dalam referendum bulan lalu. Pemungutan suara dengan tegas ditolak oleh Kiev dan pendukung Baratnya, yang mengecam mereka sebagai suara "palsu".

Dalam beberapa pekan terakhir, PLTN Zaporozhye telah menjadi sasaran serangan rudal, artileri, dan drone berulang, yang dikaitkan oleh militer Rusia dengan pasukan Ukraina, serta menjadi sasaran penyabot dalam upaya nyata untuk merebut fasilitas itu dari pasukan Rusia.

Kiev, bersama dengan beberapa pejabat Barat, bagaimanapun, telah menyalahkan Moskow karena menembaki fasilitas nuklir yang dikendalikannya.

Pabrik Zaporozhye direbut oleh militer Rusia di awal konflik yang sedang berlangsung. Sampai sekarang, bagaimanapun, itu tetap di bawah manajemen Ukraina.

Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, mengutip kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberikan status khusus wilayah Donetsk dan Lugansk di dalam negara Ukraina.

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan “menciptakan angkatan bersenjata yang kuat.”

Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.

Baca Juga: BNI Gandeng Bank Jatim Perkuat Ekonomi Digital di Jawa Timur

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: