Dongkrak Inklusivitas Keuangan, Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Pemanfaatan Digitalisasi Ekonomi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peningkatan inklusi keuangan merupakan salah satu fokus agenda jalur keuangan Presidensi G20 Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ini, pemanfaatan digitalisasi ekonomi memiliki peranan penting dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan memacu inovasi dan meningkatkan akses ke layanan keuangan.

Upaya pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) sangat vital bagi perekonomian. Pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik dan dalam ekosistem, setidaknya meliputi 6 aspek: kebijakan, akses keuangan, pasar, kapasitas sumber daya manusia, pendampingan dan budaya. Digitalisasi memegang peranan penting dalam menggabungkan keenam komponen tersebut dan semakin mengakselerasi program-program pengembangan UMKM. Bagi masyarakat/konsumen pun juga memberi banyak keuntungan melalui akses produk UMKM serta akses layanan keuangan melalui penurunan biaya transaksi.

Baca Juga: Sri Mulyani: Digitalisasi Alat Penting dalam Menciptakan Ekonomi yang Inklusif

“Untuk mengembangkan ekosistem UMKM dan digitalisasi, kita perlu membutuhkan lebih banyak keterlibatan sektor swasta baik dalam bentuk fintech, crowdfunding, maupun perdagangan elektronik, pendampingan UMKM yang baru merintis, dan perluasan jaringan usaha yang dapat mengundang lebih banyak investasi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidato pembukanya pada G20 GPFI High Level Symposium, mengutip sebagaimana dalam rilis bersama, Kamis (6/10/2022).

Lebih lanjut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan bahwa digitalisasi terbukti meningkatkan inklusi keuangan. “Akan tetapi, upaya untuk meningkatkan literasi dan perlindungan konsumen juga perlu terus diperkuat sehingga semakin optimal dan meminimalkan risiko,” jelas Gubernur BI. 

Pada kesempatan yang sama, Yang Mulia Ratu Maxima dari Belanda dan Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menyampaikan kisah-kisah sukses pentingnya peran digitalisasi dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi perempuan, anak muda, dan UMKM.

Selanjutnya, GPFI Plenary Meeting ketiga bertujuan untuk menuntaskan hasil kerja (deliverables) GPFI di bawah Presidensi G20 Indonesia yaitu panduan praktis implementasi dari prinsip-prinsip global keuangan inklusif digital (Implementation Guide for G20 High Level Principles for Digital Financial Inclusion), living database praktik baik program-program pendampingan dan inovasi produk keuangan digital dari berbagai negara (Living Database on Digital and Innovative Financial Products and Services for MSMEs Beyond Credit for Women Enterpreneurs, Youth Entrepreneurs and Social Finance), referensi kebijakan publik yang bersifat awal dalam rangka menyelesaikan tantangan akses keuangan digital (MSMEs Digital Financial Services Pleliminary Regulatory Toolkit), serta laporan perkembangan inisiatif Harmonisasi Data UMKM.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyelenggarakan G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) High Level Symposium dengan tema “Harnessing Digitalization to Increase Productivity, Sustainable and Inclusive Economy of Women, Youth, and MSMEs” pada 4 Oktober 2022 secara hybrid sebagai side event dari GPFI Plenary Meeting yang ketiga. 

Baca Juga: Wanti-wanti Para Peramal Ekonomi, Sri Mulyani: Saya Titip Hati-hati

Simposium ini bertujuan untuk memantik diskusi antara pembuat kebijakan, regulator, asosiasi, industri dan pemangku kepentingan terkait mengenai pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan bagi perempuan, kelompok muda dan UMKM sebagai bagian dari prioritas G20 GPFI. H.M. Queen Maxima dari Belanda, selaku UN Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA) dan GPFI Honorary Patron menyampaikan sambutan kunci pada simposium yang dibuka oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang diwakili oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.