Pantau Kinerja Camat dan Lurah, Wali Kota Surabaya Bakal Pasang CCTV

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan keseriusan mengawasi pelayanan publik di seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Pahlawan. Maka dari itu, mulai 2023 mendatang, Eri bakal memasang CCTV di kantor kelurahan dan kecamatan untuk memantau kinerja camat dan lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya minta untuk pelayanan publik di Surabaya itu diberikan CCTV nanti masuk kedalam monitor yang ada di ruang kerja saya. Jadi saya bisa tahu mana yang sudah dan mana yang belum tanpa mengundang (mereka) rapat, saya bisa mengetahui semua pelayanan publik yang dikerjakan,” kata Eri, kemarin.

Eri menyatakan dengan melakukan pengawasan tersebut, dirinya bisa mengetahui masukan dan hasil berdasarkan kontrak kinerja dari camat dan lurah. “Selain itu adalah (pantauan) kontrak kinerja mengenai output dan outcomenya juga tertuang disana. Dan semua permasalahan di aplikasi Warga Ku itu semua ada (bisa dilihat) di tempat saya,” ungkapnya.

Eri pun meminta camat dan lurah untuk menyediakan loket khusus untuk pelayanan administrasi kependudukan (adminduk). Nantinya, akan ada petugas khusus yang telah dilatih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkan Loket Khusus Adminduk.

 “Saat ini pelayanan adminduk di kelurahan dan kecamatan ada beberapa loket, saya berharapnya kalau ada loket khusus adminduk,” ujarnya.

Selain itu, camat dan lurah diminta melakukan pengembangan terhadap Bilik Konsultasi menjadi Loket Sambat. Disana, masyarakat bisa mengadukan berbagai macam keluhan, konsultasi atau laporan. Seperti, beasiswa, anak putus sekolah, dan lainnya.

“Ada Loket Sambat Warga terkait konsultasi atau laporan warga mengenai anak putus sekolah, beasiswa. Nah ini adalah harus ada petugas pilihan, jangan orang sembarangan,” terangnya.

Baca Juga: Di Hadapan Nelayan, Gubernur Khofifah Pastikan Kebutuhan BBM Aman

Eri melanjutkan petugas tersebut harus paham dan langsung menyelesaikan persoalan maupun konsultasi yang disampaikan oleh masyarakat. “Petugas ini harus paham, oh kalau beasiswa seperti ini. Sehingga jawabannya itu benar. Jangan bilang saya tanyakan ya, itu tidak boleh,” pungkasnya.