Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wacana Reshuffle Menteri NasDem Menguat, Demokrat Pasang Badan: Fokus Saja pada Resesi!

Wacana Reshuffle Menteri NasDem Menguat, Demokrat Pasang Badan: Fokus Saja pada Resesi! Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai politik yang berada di kabinetnya untuk fokus bekerja mengantisipasi ancaman resesi yang diprediksi terjadi di tahun 2023.

"Lebih baik presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2022).

Baca Juga: Soal Reshuffle, Hasto PDIP Singgung Soal Menteri yang Loyal ke Jokowi, Sindir NasDem yang Deklarasikan Anies Baswedan?

Hal tersebut dia ungkapkan sebagai respons dari isu reshuffle para menteri Jokowi yang dinilai kental dengan kepentingan politik. Herzaky juga menilai bahwa reshuffle menteri mesti berdasar pada perbaikan kinerja kabinet agar hasil dari pekerjaan para menteri bisa dirasakan masyarakat.

Pasalnya, isu reshuffle kabinet menguat setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres dari partai NasDem. Dengan begitu, Herzaky meminta para partai politik tidak mengooptasi kewenangan partai politik yang kadernya masuk dalam jajaran kabinet Jokowi.

"Jangan malah presiden ataupun para pembantunya sok-sokan mencoba mengkooptasi, menggergaji hak dan kewenangan parpol sebagai entitas berdaulat di negeri ini, dengan memberikan tekanan atau intimidasi kepada parpol yang sedang berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab politiknya kepada rakyat," jelasnya.

Dia juga tidak membenarkan segala bentuk intimidasi dari partai pemerintah kepada parpol yang mengusung capres berlawanan dengan pemerintahan. Dia menilai, tekanan maupun intimidasi menunjukkan kecenderungan pada kekuasaan oligarki agar tidak boleh ada sosok lain di luar koalisi partai pendukung pemerintah.

"Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elite saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi makin bobrok," jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: