Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja
"Di masa mendatang akan diberlakukan pembayaran PNBP secara terintegrasi melalui single payment," tuturnya.
Sebagai bentuk motivasi, Tari menceritakan pengalamannya saat presentasi terkait dengan pelaksanaan Remote Inspection di forum United Nation (UN) yang dilaksanakan di Viena Austria. Kala itu, para peserta seminar sangat antusias dan mengapresiasi BKIPM.
Baca Juga: KKP Dorong Ekosistem Pasar Ikan Hias Air Tawar dalam Gelaran Kalikan Expo 2022
Menurutnya, remote inspection sebagai pengganti inspeksi secara fisik yang tidak bisa dilaksanakan dalam masa pandemi Covid 19, bisa mempermudah sertifikasi.
"Namun demikian, untuk memperkuat penggunaan E-certificate maka perlu adanya penyelarasan norma dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan SDM aparatur yang memiliki kompetensi yang sesuai," urai Tari.
Karenanya, dia meminta dukungan pengembangan layanan E-certificate berbasis digital sekaligus peningkatan kompetensi SDM aparatur dan kerangka kerja sama dengan negara mitra dan lembaga internasional dalam rangka peningkatan kapasitas.
Baca Juga: KKP Tempatkan Rumput Laut jadi Budi Daya Prioritas
"Tema Rakernas sangat relevan dengan tantangan masa kini, yang harus kita sikapi bersama secara kolaboratif, bersinergi serta dalam semangat gotong royong," tutup Tari.
Sebelumnya, Menteri Trenggono memaparkan 5 program prioritas KKP. Pertama ialah perluasan Wilayah Konservasi Laut dengan target 30% dari luas laut NKRI, kedua penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona. Ketiga, pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Pedalaman, Keempat, pengelolaan Sampah Laut, terakhir pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau Kecil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rena Laila Wuri
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait:
