Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tahan Krisis, Jokowi Terus Lindungi Ekonomi, Moeldoko: Titik Terang Saat Dunia Dilanda Kegelapan

Tahan Krisis, Jokowi Terus Lindungi Ekonomi, Moeldoko: Titik Terang Saat Dunia Dilanda Kegelapan Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto

Komitmen tersebut telah diwujudkan dalam penerbitan peraturan terkait transisi energi. Diantaranya, Perpres No 112/ 2022 untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan, dan Inpres No 7/ 2022 tentang Penggunaan KBLBB Sebagai Kendaraan Dinas Operasional.

Adapun terkait dengan persoalan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, terang Moeldoko, yakni dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan.

Baca Juga: Jangan Harap Jadi Next Jokowi, Anies Baswedan Dinilai Tak Bisa Tepati Janji: Bukan Nyinyir, Fakta!

Untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan miskin ekstrem, jelas dia, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi listrik dan LPG , dan melanjutkan jaring pengaman sosial COVID19. Sedangkan peningkatan pendapatan, dilakukan melalui pengembangan potensi BUMDES, pemberdayaan, transfer asset lahan  sarana produksi dan ternak, serta akses modal dan pasar.

Tak cukup sampai di situ. Ujar Moeldoko, pemerintah juga melakukan pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan mengatasi masalah ketepatsasaran bantalan sosial, melalui perbaikan dan pembaruan DTKS setiap bulan, penyusunan data sasaran, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berbagai upaya tersebut, menurutnya, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Di mana, per Maret 2022 angka kemiskinan turun dari 9,71 menjadi 9,54 atau 26,16 juta orang. Sementara kemiskinan ekstrem, per 21 September 2022 turun menjadi 3,79 atau 1,38 juta orang dari sebelumnya 4.

Saat disinggung soal upaya dan capaian terkait pencegahan korupsi, Kepala Staf Kepresidenan tersebut menyatakan, pemerintah telah melakukan digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa. Perubahan skema belanja pemerintah  secara digital itu, berdasar telah mampu mencegah kemahalan harga barang/jasa 10-15 persen (Stranas PK 2022).

"Selain itu juga terjadi efiesiensi belanja pemerintah," ucap Moeldoko.

Di akhir paparannya, Ia mengingatkan soal tantangan ke depan. Pada lingkungan global, Indonesia masih menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pasti, krisis finansial, krisis pangan, krisis energi, dan krisis akibat perubahan iklim. Sementara di dalam negeri, akan terjadi dinamika di tahun politik, dan potensi radikalisme akibat politik identitas.

Baca Juga: Moeldoko: Pemerintah Buka Pintu Kerja Sama untuk Perkuat Ketahanan Pangan

"Menjawab tantangan - tantangan tersebut, penting bagi kita semua untuk membangun awareness, gotong royong, dan resiliency," pungkasnya.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: